Abstract
David Hartadi Tenggara. 0503000786. ?Dampak Lahirnya UU
Adminduk Terhadap Keabsahan Perkawinan Bagi Penghayat
Kepercayaan.? 181 halaman. Hukum Tentang Hubungan Sesama
Anggota Masyarakat (PK I). Tahun 2007. Syarat sahnya suatu
perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberi
kedudukan tertinggi bagi Hukum Agama. Selanjutnya dalam
pembuktiannya digunakanlah Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan,
yakni pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU
Adminduk, yang uniknya mengatur pencatatan perkawinan bagi
penghayat kepercayan. Hal ini menyimpang dari masalah hukum
agama, maka dalam skripsi ini dipertanyakan dalam pokok
permasalahan mengenai: Bagaimanakah mekanisme pencatatan
perkawinan bagi penghayat kepercayaan berdasarkan UU
Adminduk tersebut; kemudian permasalahan dan akibat hukum
apa saja yang timbul kemudian dalam kaitannya dengan
keabsahan bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Maka untuk
menjawab pokok permasalahan tersebut digunakan metode
normatif yuridis, dan content analysis. Dimulai dari
mekanisme pencatatan perkawinan yang sebelumnya diatur
dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, kini diatur dalam Pasal 34
hingga 38 UU Adminduk. Sedangkan khusus mengenai perkawinan
bagi penghayat dijabarkan dalam Pasal 81-83 PP Nomor 37
Tahun 2007. Hal tersebut antara lain memberi izin
perkawinan dengan persetujuan dari pemuka penghayat
kepercayaan yang ditunjuk pemerintah, dan kemudian
terbitlah akta perkawinan. Akan tetapi hal itu menimbulkan
permasalahan penafsiran dalam memaknai arti ?hukum agama
dan kepercayaan?, dan permasalahan yang timbul kemudian
adalah masalah pengakuan secara filosofis. Sedangkan akibat
hukumnya, perkawinan penghayat yang diakui negara menjadi
?seolah-olah? sejajar dengan perkawinan pada umumnya oleh
hukum agama. Hal ini menjadi sebuah pertentangan hukum atau
pengesampingan hukum dari UU Adminduk terhadap UU
Perkawinan. Maka dalam skripsi ini juga disarankan agar
pemerintah tidak gegabah dalam menentukan sebuah ketentuan,
sekalipun tujuannya adalah penghapusan sifat diskriminasi.
Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara yang mengakui
adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan berarti negara
sekuler.
