Full Description

ABSTRAK
Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya pasti akan berhubungan dan menggunakan hukum perjanjian. Namun, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaan perjanjian, tidak menutup kemungkinan timbulnya perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma hukum agar di dalam proses pergaulan hidup antar manusia terdapat kedamaian dan ketertiban. Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. B dan Bapak C terhadap PT. A. Pada kasus tersebut terdapat hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak PT. A dengan pihak PT. B. Namun, menjelang berakhirnya perjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilik asli dari kapal (tongkang) yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan pihak PT. B dengan Bapak C dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah dan tipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakan pencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang dilakukan oleh Bapak C dan tidak adanya upaya pencegahan dari pihak PT. B akan tindakan yang dilakukan oleh Bapak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawan hukum pihak PT. B dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitu pasal 1338 jo 1555 KUH Perdata karena tindakan pencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pacta sunt servanda. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. B dan Bapak C tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak PT. A, sehingga mewajibkan para pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak PT. A. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. A adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.

---

ABSTRACT
In every human activity is certainly using the laws of the agreement to fulfill their needs. But, in a workmanship or execution of the agreement, it can appear the dispute or conflict between other human as a parties. As the result, we needs law norm, so that in social human intercourse is created the peacefulness and correct conduct. In this research, the focus in the study is about the onrechtmatigedaad by PT. B and Mr. C to PT. A. In that case, there is a contractual relationship between PT. A and PT. B. However, when the implementation would be over, Mr. C came out and claimed him self as the owner of the cargo ship. The objective of this research is knowing whether the deed done by PT. B and Mr. C can be categorized as onrechtmatigedaad and how the consequence of the action is. This research uses method of document's research, therefore we need secondary data collected by document's study. The type of this research is problem identification and problem focus. In conclusion, the prohibition to tie up the cargo ship by Mr. C and no action carried out by PT. B to prevent Mr. C, not only can be categorized as onrechtmatigedaad, but also incompatible with etiquette and morality. Besides, the deed is also incompatible with ordinance, especially article 1338 jo 1555 article of civil code because the prohibition to tie up the cargo ship chartered is breaking the basis of pacta sunt servanda. The action excecuted by PT. B and Mr. C caused a financial loss for PT. A as well, so the parties causing the loss have to replace it. Thus, the legal remedy claimed by PT. A is regarded as onrechtmatigedaad. This matter is based on article 1365 of Civil Code.