Status hukum akibat dari pencatatan perkawinan beda Agama pada kantor catatan sipil

([Universitas Indonesia, ], 2005)

Akhir-akhir ini, Perkawinan beda agama menjadi

fenomena tersendiri dalam masyarakat. Masyarakat tetap

melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai upaya.

walaupun mereka mengetahui bahwa perkawinan beda agama

tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor

Catatan Sipil. Penafsiran yang berbeda terhadap pasalpasal

yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, menambah kerumitan dari pelaksanaan

perkawinan beda agama. UU No. 1/1974 tidak melarang

perkawinan beda agama, akan tetapi masyarakat awam

menafsirkan bahwa UU No. 1/1974 melarang perkawinan beda

agama. Sebenarnya yang melarang perkawinan beda agama

adalah agama dari kedua calon mempelai. Apabila hukum

agama mengatakan bahwa perkawinan beda agama yang

dilakukan umatnya adalah tidak sah, maka KUA atau KCS

tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut, dasar

hukumnya adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Akibat

hukum dari perkawinan beda agama yang dilarang oleh

agamanya tidak dapat dicatatkan akan berakibat buruk

terhadap status hukum suami isteri, status anak, harta

benda dalam keluarga dan pembagian warisan. Oleh karena

itu, pemerintah harus bersikap aktif dalam mengatasi

masalah perkawinan beda agama. Pemerintah harus giat

melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman

perkawinan beda agama sebagaimana yang telah diatur dalam

UU No. 1/1974. Sehingga, masalah yang akan timbul dari

perkawinan beda agama dapat dicegah sedini mungkin.

Shelf

S22228-Rina Oktafia.pdf :: Unduh

No. Panggil :	S22228






Subjek :	Marriage law--Indonesia.
Penerbitan :	[Place of publication not identified]: [Universitas Indonesia, ], 2005
Program Studi :	Ilmu Hukum

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
S22228		TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20323107

:: UI - Skripsi Membership :: Kembali