ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak orang perseorangan harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Izin kuasa hukum dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak terhadap permohonan izin yang memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung menyatakan semua kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang sama, namun Pengadilan Pajak menyatakan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya dapat menjalankan kewenangannya pada saat persidangan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan izin kuasa hukum dengan berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.
ABSTRACT
This research explains about the regulation and implementation of the practices of such a lawyer in the tax court. The Law Number 14 Year 2002, writs about The Tax Court, governs the special requirements to be met in order to be a lawyer in tax court and exempting from the legal of that provisions. That special requirements show the lawyer in the tax court is different with the lawyer in the other court. In order to be a lawyer of the above court one has to secure a license issued by the head of the tax court and obtain a special letter of attorney from the party that the lawyer represents. The court license will only be issued if all requirements are satisfactorily fulfilled. The supreme court indicates that lawyer in the tax court have equal authority, but the tax court indicates that the lawyer as stipulated in Article 34 Clause (3) of The Law Number 14 Year 2002 can only exercise their authority during court proceedings. The research concluded that there are special requirements to be met in order to be a lawyer in this type of court. The issuance of the license by the head of the tax court in based on whether or not the requirements are satisfactorily met. In practice, however, there is different interpretation with regards to the governing rule of implementation on the lawyers in the tax court. The writing of this thesis uses a library research method using secondary data sources. |
