ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menilaihal-hal dan/atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana,terkait penentuan berat ringannya pidana. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk mempertimbangkansifat baik dan sifat jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannyapidana. Namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenaipedoman pemidanaan bagi hakim terkait hal-hal dan/atau keadaan-keadaan yangwajib dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pidana tersebut.Pedoman pemidanaan ini sangat penting untuk mengurangi subjektifitas hakimdalam menilai hal-hal dan/atau keadaan yang meringankan dan memberatkanpidana, sehingga dapat mengurangi disparitas pemidanaan. Dalam skripsi jugadianalisa putusan hakim dalam perkara Adiguna Sutowo, terkait pertimbanganhakim dalam putusan ini terhadap adanya perdamaian diluar sidang pengadilansebagai alasan yang meringankan pidana.
ABSTRACT
The Focus of this study is concerning the consideration of Judge in assessingelaboration and/or any circumstance which could be a mitigation and anincrimination of punishment, that related to the decision of punishment. ActNumber 4 year 2008 concerning Indonesia Judicial Power stipulates the duties ofjudge to consider the behaviour of the accused to decide the final punishment.However, up until this moment, there is no lucid regulation concerning theguideline of punishment for judge in connection with such elaboration and/or anycircumstance that should be taken into account in deciding the punishment. Theguideline of punishment is utterly necessary to redeem the subjectivity of judge inassessing such elaboration and/or circumstance which could be a mitigation andan incrimination of punishment, and in the end it will defect the punishmentdisparity. This study also analyzes the judge verdict in case of Adiguna Sutowo,in which related to judge consideration about any non-litigation settlement as amitigation of punishment. |
