Penggabungan Pemeriksaan Perkara Gugatan Class Action Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang Diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Gugatan Class Action No. 480/Pdt.G/2007/PN. Tng yang diperiksa di Pengadilan Tinggi Tangerang tentang Perlindungan Konsumen Penggunaan Jasa Layanan Bergerak Seluler (Class Action Telkomsel) = The Annexation of Class Action Lawsuit Investigation Number 111 Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst Which Inverstigated in Central Java District Court with Class Action Lawsuit Investigatin Number 480/Pdt.G/2007/PN. Tng wich Investigated in Tangerang District Court about Mobile Celuler Service User (Class Action Telkomsel)
Farah Primadini;
Sri Laksmi Anindita, supervisor; Nasution, Disriani Latifah S., supervisor; Sitompul, Chudry, examiner; Arman Bustaman, examiner; Juzak Sanip, examiner
([Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], [2009;2009;2009;2009;2009;2009, 2009])
|
|
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action yang terjadi di (2) dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara class action yang dapat mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. ABSTRACT The focus of this study is about the annexation of class action lawsuit investigation that happens in (2) two District Court which different in relative competence, Class Action Telkomsel case study. This is a juridicial normative research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to suggest government to create a specific and arranged rule about submission accusation agenda, according to class action which could accommodate the justice finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute and compliment of law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about Submission Delegation of Group Agenda. |
|
|
| No. Panggil : | S22588 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;, ], [2009;2009;2009;2009;2009;2009, 2009] |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 115 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S22588 | 14-24-64913292 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20323609 |
