Abstract
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentan
terjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadi
pada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukan
penegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.
Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukum
di bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.
Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yang
menyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapat
mempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, fakta
yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebut
adalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PT
Bank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akan
membuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akan
bergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikan
pemegang saham khususnya dalam hal ini adalah
pemegang saham minoritas yang biasanya merupakan
pemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksud
untuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam di
dalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yang
terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yang
karena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksi
Bapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, maka
kepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.
Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusaha
mengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upaya
penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana
pencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT Bank
Negara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisa
secara yuridis masalah perlindungan pemegang saham
Tinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005
v
minoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungan
dengan kasus.
