:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Pembangunan dan pengoperasian kilang LPG : Bina bangun wibawa mukti v Maruta Bumi Prima

Sarumpaet, Indra Ramadhona; Radjagukguk, Erman, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010)

 Abstrak

Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan ketentuan yang memungkinkan daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui usaha mengeloa kekayaan khas daerah yang dimilikinya. LPG merupakan salah satu produk olahan dari gas alam yang merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang khas. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memberi kesempatan pada daerah untuk dapat melakukan usaha pengolahan gas dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut dalam mengatasi keterbatasan dan memenuhi kebutuhannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga / swasta. Kerjasama tersebut diatur dalam sebuah perjanjian kerja sama tertentu. Untuk itu perlu diketahui bagaimana aspek hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut.
Skripsi ini meneliti tentang perjanjian kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan kilang LPG di lapangan Tambun Kabupaten Bekasi yang berlangsung dari tahun 2004. Kerjasama tersebut adalah kerjasama antara PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, BUMD milik Pemda Kabupaten Bekasi dan PT. Maruta Bumi Prima. Kerjasama tersebut mengalami persengketaan dari tahun 2004 hingga saat ini 2010. Skripsi ini meneliti hubungan di antara pihak tersebut dan penyelesaian sengketa yang dilaluinya.

The law and rules regarding desentralization gives Local Government certain authority to conduct a bussiness related to it?s own natural resources in order to increase its local revenue. LPG is a derived product of natural gas, which is a kind of natural resources. Gas and Oil Law gives Local Government a chance to conduct a bussiness regarding oil and gas processing through Local Government-Owned Enterprise vehicle. In order to overcome the limitations an to fullfill it?s need of fundings, technology and infrastructre, Local Government-Owned Enterprise can conduct partnership with any third party. This partnership is arranged based on certain partnership agreement. For that purpose it is necessary to identify what is the legal aspect between the parties in that agreement.
This mini-thesis is researching the partnership agreement of the built and operation og LPG Plant in Tambun Field, The Regency of Bekasi that valid from year 2004. The parties in agreement are PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, Bekasi?s Local-Government-Owned Enterprise and PT. Maruta Bumi Prima as the third party. The agreement is being in dispute from 2004 until now. This writings will explain about the relation between the parties and the dispute-settlement process that have been used within.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S24726
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : x, 84 hlm. ; 28 cm. + Lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S24726 14-19-029477759 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20325421