Semenjak berlakunya Undang-undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selain berfungsi dalam penjaminan simpanan nasabah penyimpan juga turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dengan melakukan likuidasi terhadap bank gagal. Ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang mengatur bahwa pembubaran dan penunjukkan likuidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan menyebabkan terjadinya konflik kelembagaan yang mengakibatkan independensi dan kewenangan yang luas dari LPS dalam melikuidasi bank menjadi tidak dapat secara efektif dilakukan. Skripsi ini membahas mengenai proses likuidasi bank menurut hukum Indonesia serta kewenangan LPS dalam melakukan likuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undangundang. Penulis menggunakan data sekunder dengan analisa kualitatif. Proses likuidasi secara ringkas meliputi pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank, dan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank. Dengan penerapan asas lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, dan analogi tampak bahwa LPS yang lebih berwenang dalam melikuidasi bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah.
Since the Law No. 24 Year 2004 concerning Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) has prevailed, IDIC has its function both in insuring customer's deposits and actively participate in maintaining the stability of banking system in accordance with its authorities by liquidate the failing bank. The provision about the dismission and assignment of the liquidator as stipulated with the Regional Regulation caused the conflict between the IDIC with the Regional Government to liquidate the bank. It makes the independency and authority of IDIC to liquidate the bank ineffective. The focuses of this research are the liquidation process of the bank refers to Indonesian legal system and the authority of IDIC in the Regional Company Bank. This research use normative juridical method based on statute approach. This research also uses the secondary data with qualitative analysis. The bank liquidation process consists of revocation of business license, dismission of the bank as a legal entity, and payment of the bank's liabilities to creditors from the proceeds of the disposal, collection of receivables from debtors, and transfer of the assets and liabilities to other parties. With the implementation of lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori, and analogy, the IDIC have more authority to liquidate the Regional Company Bank. |
