Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU N. 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang
Daud Wahid;
Heri Tjandrasari, supervisor; Henny Marlyna, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009)
|
Tindakan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam prakteknya tindakan ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan dalam pemungutannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah program donasi serta praktek penyelenggaraannya yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar. Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan. The act of form transfer of consumer's pocket change into the form of donation usually done by doing a donation program. But in the implementation of this program, there are some violations regarding the right of consumer's pocket change in terms of the involuntarily its gathering. The focus of this study is the about the processes and implementation donation program itself concerned from Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 0f 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods point of view. The consumer's protection law doesn't explicitly states about the donation program and the right of consumer's pocket change, but it was implicitly stated by one of it's article that states that a consumer's has the right to obtain goods and/or services suitable with the value or price. The law of the gathering of money and goods states clearly that all of the gathering of money and goods must be done based on voluntarily. |
|
No. Panggil : | S25135 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Deskripsi Fisik : | xi, 85 hlm. ; 29 cm. |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S25135 | 14-22-04148124 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20325953 |