|
Dalam praktek hubungan diplomatik, sudah menjadi kebiasaan bagi negara-negara di dunia untuk mengirim pejabat negara yang tidak memiliki status diplomatik guna mewakili kepentingannya. Potensi personal khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat negara non-diplomatik, yang umumnya tidak dimiliki oleh pejabat diplomatik membuat peranan pejabat non-diplomatik ini sama pentingnya dengan peranan pejabat diplomatik. Menyadari hal tersebut, hukum internasional menjamin diberikannya kekebalan diplomatik kepada pejabat negara non-diplomatik yang menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri melalui UN Convention on Special Mission. Skripsi ini akan menjawab permasalahan tentang siapa yang dimaksud dengan pejabat non-diplomatik yang diberikan kekebalan diplomatik, bagaimana pengaturan mengenai kekebalan diplomatik bagi pejabat non-diplomatik dalam UN Convention on Special Mission, serta bagaimanakah kekebalan diplomatik bagi pejabat nondiplomatik ini diterapkan dalam praktek. Pejabat nondiplomatik yang dimaksud skripsi ini adalah seseorang yang memegang jabatan kenegaraan yang mendapatkan kekebalan diplomatik dalam hal dirinya mewakili kepentingan negara di luar negeri. Dalam UN Convention on Special Mission kekebalan diplomatik yang diberikan kepada pejabat non-diplomatik ini memiliki lingkup yang sama dengan yang diberikan kepada pejabat diplomatik, namun dengan batasan yang disesuaikan dengan sifat khas misi/tugas yang diberikan kepada pejabat non-diplomatik tersebut. Dalam praktek, kekebalan diplomatik pada pejabat non-diplomatik ini seringkali terabaikan, hal ini bisa dilihat dari peristiwa yang dialami Gubernur Sutiyoso di Sydney Australia pada bulan Mei 2007. Atas dasar jaminan yang diberikan UN Convention on Special Mission pengabaian ini seharusnya tidak lagi terjadi sebab hal yang demikian akan merusak hubungan diplomatik kedua negara. |
