ABSTRAK
Pasca krisis politik-ekonomi tahun 1997-1998, setelah tumbangnya rezim Suharto selama 32 tahun, kondisi di Indonesia berada dalam fase guncangan keras. Pasca Suharto, agenda paling penting adalah reformasi. Demokrasi menjadi pilihan politik untuk menggantikan sistem otoriter Orde Baru. Namun, dalam proses, krisis politik-ekonomi itu juga menimbulkan krisis. Di berbagai daerah timbul konflik, dengan latar belakang antara lain etnik, agama, pertentangan kelas, batas wilayah.Konfllik sosial yang paling parah adalah konflik berlatar agama seperti yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, yang faktor pemicunya sesungguhnya bukanlah masalah agama. Konflik etnik, misalnya, terjadi di Kalimantan. Konflik politik lokal terutama terutama terkait pemekaran daerah dan pemilihan kepala daerah (pemilukada) meningkat ketika Indonesia memasuki fase transisi demokrasi hingga konsolidasi demokrasi saat ini.Dalam situasi yang transisional tersebut, kehidupan sosial juga mengalami guncangan. Tatanan sosial lama yang tertutup dengan ciri masyarakat yang pasif, berubah drastis menjadi masyarakat yang reaktif dan agresif, sehingga begitu mudah timbul konflik sosial. Konflik paling rawan dan berdampak sangat destruktif adalah bermotif agama (ideologis). Sebab, agama menyangkut sistem kepercayaan dan sumber kebenaran, sistem kerja, dan sistem relasi sosial. Agama memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan pemeluknya, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam konflik agama, para pelakunya merasa faktor penggeraknya adalah ?misi ketuhanan? atau ?jalan menuju surga? atau ?jalan mulia?. Dalam 13 tahun pasca reformasi ini, konflik berlatar agama menimbulkan kekerasan demi kekerasan.Fakta yang paling jelas adalah kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Dalam pandangan umat Islam arus utama, Ahmadiyah merupakan aliran menyimpang karena menyangkut kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Dibanding kasus konflik agama lainnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan paling banyak sepanjang tahun 2011. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dijadikan dasar oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, jemaah Ahmadiyah pun dinilai tidak mematuhi aturan sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut.Dengan kondisi Indonesia seperti itu, maka konflik agama sangat mencemaskan. Kekerasan komunal sangat merusak fondasi negara Indonesia. Konflik komunal menjadi ancaman yang merusak sendi-sendi masyarakat yang multikultur sekaligus merobek jati diri bangsa. Tidak mengherankan, konflik komunal berlatar agama merupakan masalah yang paling rawan, karena menjadi persoalan yang laten di negeri ini. Konflik-konflik tersebut menjadi ?mesin perusak? terhadap kohesi kebangsaan Indonesia yang telah lama dibangun.
ABSTRACT
After the political and economic crisis of 1997-1998, after the fall of the Suharto regime for 32 years, conditions in Indonesia are in a phase of violent shocks. Post-Suharto, the most important is the reform agenda. Democracy is a political choice to replace the authoritarian New Order. However, in the process, the political and economic crisis also caused the crisis. Conflicts arise in different regions, with a background such as ethnicity, religion, class conflict, boundaries.Social Konfllik most severe religious conflict as happened in Poso, Central Sulawesi, and Ambon, Maluku, the real trigger factor is not an issue of religion. Ethnic conflict, for example, occurs in Borneo. Mainly the local political conflicts related to regional expansion and local elections (elections) increases when Indonesia entered a phase of democratic transition to democratic consolidation today.In transitional situations, the social life also suffered shock. The old social order which closed with the characteristics of a passive society, largely shifted to the reactive and aggressive, so it's so easy social conflicts arise. Most conflict-prone and very destructive impact is religiously motivated (ideological). Therefore, religion and other belief systems concerning truth, work systems, and the system of social relations. Religion gives a strong influence in the lives of its followers, both personally and socially. In religious conflict, the perpetrators are the driving factor is "the divine" or "road to heaven" or "noble path". The most obvious fact is that violence against Ahmadiyah. In the view of mainstream Muslims, Ahmadis are deviant because it involves the prophethood of Mirza Ghulam Ahmad. Compared to other religious conflicts, violence against Ahmadis is most of the year 2011. Joint Decree of the 3 Minister (SKB) made the basis by a group of people to commit acts of violence against Ahmadis. Therefore, Ahmadiyah was judged not to comply with the rules as stated in the SKB 3 Ministers.With such conditions in Indonesia, the religious conflict is very worrying. Communal violence severely damage the foundation of the Indonesian state. Communal conflicts pose a damaging joints multicultural society once tore national identity. Not surprisingly, communal conflicts, religious background are the most vulnerable, due to a latent problem in this country. These conflicts become "the engine destroyer" of the Indonesian national cohesion that has been long established. |
T-Mohamad Subhan.pdf :: Unduh