ABSTRAK
Kecamatan Entikong adalah salah satu wilayah yang telah ditetapkansebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan menjalankan fungsisebagai pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan selain fungsi penjagaanpertahanan dan keamanan karena posisinya yang berbatasan langsung dengannegara tetangga, Malaysia. Sebagai pusat pertumbuhan, Entikong diharapkandapat dijadikan pilot project pembangunan kawasan perbatasan yang kemudianmenjadi rujukan bagi wilayah PKSN yang lain. Namun sebagai tolok ukurkeberhasilan pembangunan di kawasan perbatasan, wilayah yang memiliki PosPemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi pertama di Indonesia ini masih jauhtertinggal dari Malaysia. Artinya pembangunan yang dilakukan belum mampumewujudkan semangat pertumbuhan dan pemerataan, bahkan patut disayangkanbahwa masih ada desa-desa yang terisolir di wilayah Entikong.Untuk menemukenali permasalahan yang menyebabkan lambatnyapertumbuhan di Entikong dan kawasan sekitarnya, penelitian dengan pendekatankualitatif dan sarana wawancara, dilakukan dengan mengidentifikasi variabel yangmempengaruhi proses implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian danSabatier. Melalui analisa kondisi faktual variabel-variabel tersebut, diharapkandapat dianalisa permasalahan mendasar yang menjadi kendala dalamimplementasi kebijakan pembangunan di Entikong,.Hasil studi menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan terganjalpada kebijakan yang saling berbenturan, ketiadaan pedoman baku untuk penataanprogram-program pembangunan di lapangan, pelaksanaan program pembangunanyang parsial, kurang terpadu dan belum berkesinambungan akibat alokasianggaran yang tersebar dan keragaman kebijakan antar instansi. Maka perlu adapembenahan di banyak lini, mulai dari penetapan peraturan yang menjadilandasan hukum yang mengikat seluruh stakeholder di kawasan perbatasan,hingga pembenahan pola interaksi antar instansi dan teknis penganggaran.
ABSTRACT
Sub district of Entikong is a region which had been decided as Center forNational Strategic Activity (PKSN) has functions as growth center of border areaand security and defense keeping because, directly, it is bordered with Malaysia,neighboring country. Then, as growth center, Entikong is wished to bedevelopment pilot projec of area, subsequently, it may become reference for otherPKSN. Unfortunately, as benchmarks of successful development at border area,in which there is first and formal Cross Border Inspection Post (PPLB) inIndonesia, so far it is still leaven from Malaysia. It means that developmenthaving been implemented there it had not be able to manifest growth andequality spirit, and even there are some isolated villages.To find out problem resulting in the delay growth at Entikong andsurrounding, it had been conducted research with qualitative and interviewapproach by identifying variable influencing policy implementation process byboth Mazmanian and Sabatier. By analyzing condition of those factual variables,wishfully, it may be able to analyze basic problems as barriers of developmentpolicy implementation at Entikong, as well as solution of them.Study results had indicated that process of policy implementation ishampered with cross collision policy, no standard guidance for arrangingdevelopmental program in site, partial developmental program implementation,less integration and inconsistency as result of spread budged allocation andvaried-inter institution policy. However, it is necessary to manage numerous lines,from regulations passage as basic and law and binding all stakeholders at borderarea through both inter institution interaction model and budgeting technique. |
T 32774-Dyah Sulistyaningsih.pdf :: Unduh