Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.
In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government inan effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by TheGovernment to protect the balancing of right and obligation between abusinessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcingsystem. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a newcolonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when awriter doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has beenhired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, awriter have concluded, that a working relationship by this outsourcing system hasoccuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitationof outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is aconsequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with anexpressly and as always related to jobs border and also give a criminal punismentor administrative to a businessman if they breaking a provisions that has beenwrited in a regulation of employment. Besides that, a law structural componentfor employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring forprevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As aresult, a regulation of employment that equipped with the structural component(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of nationaladministration in the field of employment. So, in that part of fact, a structuralvictimitation to an outsourcing worker is happening. |
T-Abdul Munir.pdf :: Unduh