Tesis ini membahas tentang Pengecualian Terhadap Koperasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha yaitu : Pertama, batasan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, bagaimana KPPU menerapkan pengecualian Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 07/KPPU-LI/2001 dan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007. Ketiga, kendala yang dihadapi KPPU dalam menerapkan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan mengenai pengecualian terhadap Koperasi ini bukan merupakanpengaturan yang sifatnya mutlak, hanya Koperasi yang kegiatan usahanya khusus melayani kebutuhan anggotanya yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan ?Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankankegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum?. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam Penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.
This Thesis discusses about Exemption for Cooperative The Review of Competition Law: First, the exemption limitation for cooperative under the competition law. Second, how KPPU implementing the exemption on article 50 letter i of law number 5 of 1999 in case number 07/KPPU-LI/2001 and case number 28/KPPU-I/2007. Third, constraints faced by KPPU on implementing the exemption for cooperative based on article 50 letter i of law number 5 of 1999. The regulation about exemption for cooperative it?s not absolute, exemption only for cooperative that the activities of cooperative aimed specifically at serving their member. The principles of competition law state: ?business activities of business actors in Indonesia must be based on economic democracy, with due observance of the equilibrium between the interests of business actors and the interests of the public?. That economic democracy principle is a manifestation of article 33 UUD 1945 and the scope of economic democracy definition founded on elucidatin of article 33 UUD 1945. |
T-Aru Armando.pdf :: Unduh