Keadilan restoratif sebagai kebijakan pidana dalam putusan hakim atas kasus persetubuhan terhadap anak : studi kasus terhadap Putusan Nomor: 25/Pid.B/2011/PN.Lbt., Putusan Nomor : 49/PID/2011/PT.GTLO. dan Putusan Nomor : 29/Pid.B/2011/PN.Lbt., Putusan Nomor : 1988 K/PID.SUS/2011 = Restorative justice as a penal policy in judge decision on the case children sexual intercourse : case study on the decision no.: 25/Pid.B/2011/PN.Lbt., Decision number: 49/PID/2011/Pt.GTLO., and Decision No: 29/Pid.B/2011/PN.Lbt., Decision No: 67/PID/2011/PT. GTLO., Decision no: 1988 K/PID.SUS/2011
I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara;
Eva Achjani Zulfa, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
|
Keadilan restoratif (restorative justice) dimaknai sebagai pemulihan keadaan korban dan masyarakat oleh terdakwa sebagai pemenuhan kewajibannya karena menginsyafi kesalahannya. Dalam praktik peradilan, masyarakat sering tidak puas atas putusan Hakim yang tidak mengakomodir konsep keadilan restoratif. Sesuai hasil penelitian, seharusnya dalam kasus ORLI MASUDARA Alias OLING dan ASMAN HUSIN Alias ASMAN dapat diterapkan konsep keadilan restoratif. Mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dan hambatan yang dialaminya, direkomendasikan pengaturan konsep keadilan restoratif dalam KUHP berupa perluasan makna alasan pemaaf. Sebagai kebijakan pidana, terdakwa-terdakwa tersebut seharusnya dilepaskan dari tuntutan hukum/ onslag. Restorative justice understood as a state of recovery of victims and the community by the defendant as the fulfillment of its obligations due to realizing the fault. In judicial practice, people often are not satisfied with the Judge's decision that does not accommodate the concept of restorative justice. The research result, in the case of ORLI MASUDARA Alias OLING and ASMAN HUSIN Alias ASMAN should be apply the concept of restorative justice. Given the variety of factors that affect judgment and barriers experienced judge, recommended setting the concept of restorative justice in the Criminal Code in the form of expansion of the meaning of the forgiving ground. As a penal policy, both defendants should be released from prosecution/onslag. |
![]()
|
No. Panggil : | T33077 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Deskripsi Fisik : | xiii, 252 hlm. : ill. ; 28 cm. + Lamp. |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T33077 | 15-22-96835628 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20329445 |