Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis.Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais, Alvin Lee,Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah,koran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru lebih bersifar plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF.
This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Seokarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmoshphere can bee seen from Indosat selling price Rp 12.950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satelite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesia economy was hit by the economic crisis is considered appropriate. The presence of the IMF in the implementatation of privatization in Indonesia also contributed political impression.So that the privatization policy get the defence from various circle of society in Indonesia. As for the those who opposed the privatization of Indosat are Amien Rais, Alvin Lee, Ichsanuddin Norrsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Marwam Batubara.This reseach use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, jornals, magazines, newspaper.The result show that economic policy making in post New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influantial in policy making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive fields of interest among political actors. |
T-Windawati Pinem.pdf :: Unduh