Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods. The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets. Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget). |
T-Herman Hermawan.pdf :: Unduh