Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriftif; Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Masalah yang diteliti, pertama, Mengetahui sejauh mana Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat,kedua, Mengetahui sejauh mana persepsi Anggota DPD-RI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan(peran) setara dengan DPR RI, ketiga, Menggali secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD-RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.keempat, Menemukan pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD-RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah dan usulan amandemen ke lima UUD 1945.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai tugas komite masing-masing Anggota, adapun masalah yang mengemuka selama masa sidang 2011-2012 di Provinsi DKI diantaranya meliputi; Masalah Pendidikan; Masalah Lingkungan Hidup; Masalah Transportasi; Masalah Sampah; Masalah Sumber Daya Air; Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); Masalah e-KTP; Masalah Tata Ruang;dan Fungsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara.Persepsi Anggota DPD-RI Provinsi DKI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan (peran) setara dengan DPR RI ,anggota DPD RI Provinsi DKI menilai perwakilan sistem bikameral pincang; wewenang DPR harus dibatasi; harus ada perubahan konstitusi untuk perkuat DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945.Menurut Anggota DPD-RI Provinsi DKI, Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat adalah dengan mengintensifkan peran Anggota DPD RI di daerah; Penguatan DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945; anggota DPD harus membuka akses komunikasi 2 arah secara intensif; antara rakyat dan anggota DPD; Anggota DPD bisa memanfaatkan situs pribadi, sosial media, dan email; DPD perlu membuka kolom sendiri pada koran lokal yang memaparkan kegiatan/rencana kegiatan, RUU yang dibahas, dan kaitannya dengan persepsi dan harapan masyarakat, dan menampilkan aspirasi-aspirasi rakyat; melakukan sinergi antara program yang diprakarsai oleh masyarakat dan program pemerintah.Pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah Anggota DPD RI Provinsi DKI bersepakat bahwa model Pengembangan Sistem Informasi Kajian Strategis DPD RI dalam rangka Pengembangan Sistem Prosedur Penyerapan, Pengolahan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah adalah model yang sangat tepat.
This thesis Activity DPD RI DKI During the Session 2011-2012 In Local Communities Attract aspiration. One satukewajibanAnggota Council pursuant to Article 233 of Law No. letter h. 27 Year 2009, is accommodating and follow the aspirations of the community and public complaints. In order to follow the aspirations of the community and region by the DPD to be more effective, based on Article 227 of Law No.. 27 In 2009, the DPD in carrying out their duties reside in his constituency and has offices in the provincial capital constituency.This research is a qualitative descriptive design; research is a normative The studies were based on the primary and secondary legal materials, in the form of legislation and the literature relevant to the research object. Primary and secondary legal materials obtained through the study of literature. The analysis used in this study is descriptive qualitative Problems examined, first, the extent to which activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration, secondly, the extent to which the DPD-RI perceptions regarding institutional DPD in the constitutional structure is still not has the authority (role) is equivalent to the House of Representatives, third, Digging more deeply about the factors that significantly influence the efforts to optimize the role of the DPD-RI to absorb, manage and articulate aspirations masyarakat.keempat, Finding the right design or model in optimizing the role and functions of the DPD-RI, as demanded by local communities and the proposed amendments to the 1945 Constitution of five.The research concludes that the activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration has aligned each task committee members, while problems that surfaced during the session 2011-2012 in the city administration include, among others; problems of Education; Issues of Environmental Transport problems; Issues Waste; problems of Water Resources; problems POM (social welfare problem); issue e-ID card; Spatial problems, and Functions Jakarta as the Capital of the State.Perceptions of the DPD-RI city administration regarding the DPD institutional structure still lacks constitutional authority (role) is equivalent to the House of Representatives, members of DPD RI DKI assess representative bicameral system crippled; authority Parliament should be limited; must be constitutional changes to strengthen the DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution.According to the DPD RI DKI, factors that significantly influence the optimization efforts peranAnggota DPD-RI to absorb, manage and articulate the aspirations of the people is to intensify peranAnggota DPD in the area; Strengthening DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution; DPD should be open access an intensive 2-way communication, between the people and the DPD; DPD can utilize personal websites, social media, and email; DPD needs to open her own column in the local paper that describes the activity / action plan, the bill was discussed, and its relation to perception and expectation community, and show the people's aspirations; doing synergies between the programs initiated by the community and government programs;Pattern or the right model in optimizing the role and function of the DPD-RI, as demanded by the DPD-RI area DKI agreed that the model for Strategic Studies Information Systems Development DPD in order Absorption Systems Development Procedures, Treatment and Follow-up of Community and Regional Aspirations model is very appropriate. |
T-Eni Rohaeni.pdf :: Unduh