Penetapan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 1040/Pdt.G/2008/PA.JS dan Nomor 1091/Pdt.G/2004/PA.JS) = Court decision on post divorce child custody according to Islamic law and Act No. 1/1974 (Case study of the court decisions No. 1040/Pdt.G/2008/PA.JS and No. 1091/Pdt.G/2004/PA.JS).
Fitriyah Siti Indriyani;
Surini Mangundihardjo, examiner; Farida Prihatini, supervisor; Sri Susilowati Mahdi, examiner; Wirdyaningsih, examiner; Wahyu Andrianto, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
|
|
Skripsi ini membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Temuan penelitian ini adalah bahwa pihak ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anak pasca perceraian sepanjang memenuhi persyaratan. Pertimbangan utama dalam memutuskan hak pemeliharaan anak pasca perceraian adalah dilihat dari kepentingan dan kemaslahatan anak terutama bagi anak yang belum mumayyiz. Surat perdamaian sebagai bentuk kesepakatan para pihak dapat dijadikan salah satu jalan keluar dalam mengatur hak pemeliharaan anak. Namun demikian, eksekusi putusan pengadilan kadang berjalan kurang efektif. Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga pemerintah yang khusus mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. This thesis discusses the post-divorce child custody based on Islamic Law and Act No.1/1974. This is a normative juridical research using descriptive analysis approach. The findings of this study is that either father or mother have equal rights in nurturing and educating children on post-divorce as long as they meet all the requirements. The main consideration in deciding child custody post- divorce should be seen from the interests and welfare of the children, especially for children below 12 (twelve) years old (mumayyiz). The divorce settlement agreement as a form agreed by the parties can be one of the solution in arranging child custody. However, the execution of court decisions sometimes run less effective. Therefore, it is necessary to establish an institution to oversee the execution. |
 S44236 Penetapan hak.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S44236 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 116 pages ; 28 cm. + Appendix. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S44236 | 14-20-765013217 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20331058 |
