Tesis ini berisi tentang perlindungan investor pada sektor usaha hilir minyak dan gas bumi pada bidang kegiatan penyimpanan minyak bumi. Dengan keluarnya undang-undang penanaman modal yang baru yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka akan berdampak pula terhadap kegiatan penanaman modal, karena sebelumnya penanaman modal di Indonesia terbagi ats dua ketentuan yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanamn modal luar negeri. Ketentuan permodalan pada ketentuan perundang-undangan yang baru tidak mengatur secara jelas hanya saja untuk kepentingan pengusaha nasional tetap dilindungi denagn adanya beberapa bidang usaha tertutup,terbuka dan terbuka dengan persyaratan serta ketentuan tentang peralihan kepemilikan modal kepada pengusaha nasional apabila perusahaan yang dibentuk adalah patungan tetapi apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan langsung maka perusahaan tersebut paling lama 15 tahun setelah berproduksi secara komersial wajib menjual sebagian sahamnya kepada pengusaha nasional. Dalam undang-undang ini pula di bahas tentang insentif bagi investor baik dalam hal pajak, imigrasi, bea impor, dan kepemilikan tanah serta insentif yang lain. Dalam beberapa ketentuan Minyak dan Gas Bumi baik Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kedudukan badan pengatur dan kegiatan hilir, bahwa penanaman modal dalam bidang sektor hilir memerlukan izin usaha yang harus mendapat persetujuan dari menteri dengan tembusan badan pengatur. Dengan badan pengatur berperan sebagai pengawas dan regulator tekhnis di lapangan terhadap kegiatan hilir sedangkan menteri melalui DIRJEN MIGAS berperan sebagai regulator secara keseluruhan dengan disesuaikan penggunaan dan cadangan minyak dan gas bumi kedepannya. Seiiring kebutuhan minyak dan gas bumi yang selalu meningkat maka timbul beberapa kendala di lapangan berupa permasalahan non ekonomis, terutama dalam hal perizinan yang seringkali menemui masalah di lapangan yaitu antar kepentingan pusat dan daerah serta ditambah adanya kekhawatiran masyarakat tentang adanya efek negatif tentang kegiatan penyimpanan minyak bumi. Apabila dikaitkan dengan adanya perizinan satu pintu atau satu atap sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang penanaman modal maka hal ini jauh dari harapan hanya saja telah muncul dari beberapa daerah yang telah mengadakan perizinan satu pintu ini sehingga kedepannya hal ini dapat terwujud dengan tentunya kepentingan daerah tidak terabaikan. Sedangkan kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dari aparat sendiri dalam hal ini badan penagtur mulai dari pra kegiatan sampai dengan pasca kegiatan.
This thesis about the protection of investors in the downstream sector of oil and gas storage activities in the field of petroleum. With the discharge laws investment that the new Act No. 25 of 2007 on Investment will also affect the activities of the investment, because the previous investment in Indonesia ats divided the two conditions, namely investment, domestic and foreign capital penanamn. Terms of capital in the provision of the legislation does not set a new clearly just for the sake of the national protected with there remain some areas of the business is closed, open, and open to the terms and conditions of the transition of ownership to the national capital when the company formed a joint venture, but when the company is a company directly and the company is the oldest 15 years after the obligation to produce a commercial to sell part of the national share. In this law is also in the study of incentives for investors, both in terms of taxes, immigration, customs import, and ownership of land and other incentives. In some provisions of Oil and Gas Law both Oil and Gas and the Government Regulation of the position and downstream activities, that the investment sector in the field of downstream business, which requires a permit must be obtained from the minister with the approval of the tunnel. With the body a role as regulator and supervisor in the technical field of downstream activities, while ministers DIRJEN MIGAS role as a regulator with the overall use of adjusted and oil reserves and gas. Seiiring needs of oil and gas, which is always increased the several problems arising in the field as non-economic problems because it does not deal directly with the production activities in the only effect of production, especially in terms of the licensing problem often encountered in the field of interest between the central and and by the local community concerns about the negative effects on the storage of petroleum. When associated with the licensing of a door or a roof as has been mandated by law and investment, this is far from the only hope has emerged from several areas that had a licensing to this door so that it can be realized with the interests of the course does not care. Meanwhile, concerns that occur in the community need to be firm with the action of its own officers in this case the agency penagtur activities ranging from pre-to post-event. |
S34228-Rizki Yulianto.pdf :: Unduh