Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia's criminal procedure law reform / Apreza Darul Putra
Apreza Darul Putra;
Surastini Fitriasih, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Pangaribuan, Luhut M.P., examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
Tesis ini berisikan pembahasan mengenai pengaturan penggeledahan danpenyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidanaIndonesia. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan bagimanakah pengaturanpelaksanaan penggeledahan dan penyitaan terhadap bukti elektronik dalam hukumacara pidana di Indonesia pada saat ini untuk kemudian dikaitkan denganbagaimana praktek sesungguhnya para penegak hukum di Indonesia sertapengaturan apa sajakah yang diperlukan untuk mengaturnya, terkait denganpembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis sosiologis, karena menggambarkan selengkapnya tentang pengaturanproses dan tata cara penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik di Indonesiadan dikaitkan dengan pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronikyang terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Wawancara dilakukan terhadapnarasumber yang melaksanakan tindakan penggeledahan dan penyitaan buktielektronik tersebut seperti penyidik dan ahli digital forensik, dan juga terhadapakademisi yang bidang keilmuannya sesuai dengan permasalahan penelitian ini.Hasil penelitian ini mendapatkan fakta bahwa KUHAP yang menjadi indukhukum acara pidana di Indonesia tidak memiliki pengaturan terkait denganpenggeledahan dan penyitaan bukti elektronik karena bukti elektronik bukanmerupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun demikianbukti elektronik mulai diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah di Indonesia,yang pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan danhanya beberapa diantaranya yang telah mengatur tentang hukum acarapelaksanaan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik. Dikarenakanpengaturan dan pengetahuan yang minim para penegak hukum Indonesia perihalpenggeledahan dan penyitaan bukti elektronik, maka tidak semua penegak hukumtelah memiliki pedoman, panduan atau Standard Operating Procedures (SOP)dalam melaksanakan tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Seharusnyamemang ketentuan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik tersebut diaturdalam satu peraturan yang lengkap dan memperhatikan segala keunikankarakteristik dari bukti elektronik dan hal-hal lainnya, terutama yang terkaitdengan perlindungan terhadap privacy, kerahasiaan, kelancaran layanan publik,integritas data, atau keutuhan data. ABSTRACT This thesis contains a discussion concerning regulation on search and seizure ofelectronic evidence within the framework of Indonesia?s criminal procedure lawreform. The questions in this thesis relates to how Indonesia?s criminal procedurelaw at the moment regulates the search and seizure of electronic evidence andthen to be linked to how the actual practice of law enforcement in Indonesia, andwhat are the required provision to rule it, with respect to Indonesia?s criminalprocedure law reform. This research is a sociological juridical research, becauseit completely describes the regulation concerning processes and procedures forsearch and seizure of electronic evidence in Indonesia and then linked to theregulation of search and seizure of electronic evidence located in the UnitedStates and England. Interviews conducted on informants who carry out the actionof search and seizure of electronic evidence such as investigators and digitalforensics expert, and also to academics which his or her scientific fields is relatedto this research problem. The results of this research is the fact that the KUHAPor Criminal Procedure Code as the source of criminal procedure law in Indonesiadoes not have a provision related to the search and seizure of electronic evidencebecause electronic evidence is not a valid evidence under the Criminal ProcedureCode. However, the electronic evidence is recognized as one of the legitimateevidence in Indonesia, which is spread in a variety of legislation and only a few ofthem which has a provision on the procedural law that regulates search andseizure of electronic evidence. Due to the minimal regulation and knowledge ofIndonesian law enforcement officials regarding the search and seizure ofelectronic evidence, then not all law enforcement agencies have guidelines orStandard Operating Procedures (SOP) in implementing the act of search andseizure. The provision on search and seizure of electronic evidence should be setout in one comprehensive rules and pay attention to all the unique characteristicsof electronic evidence and other matters, especially those related to the protectionof privacy, confidentiality, smooth running of public services and the integrity ofthe data. |
T32518-Apreza Darul Putra-Olah.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T32518 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xvi, 266 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T32518 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20335616 |