Saat ini layanan internet telah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunanya. Tidak terkecuali pemerintah yang memanfaatkan internet untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakatnya. Penelitian ini membahas tentang layanan-layanan yang diberikan pemerintah secara online untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah pada level kementerian berdasarkan framework Deloitte & Touche. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs kementerian beserta direktoratnya, metode pendekatan yang digunakan untuk memetakan tingkat e-government yaitu framework Deloitte & Touche, serta kategori e-government Government-to-Citizen (G2C) dijadikan sebagai fokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-government di level kementerian sudah mencapai tingkat kedua, yaitu tahap ?official? two-way transactions. Kementerian yang telah mencapai tahap ini antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Abstract
Today, internet service has been widely used for various purposes in order to improve the effectiveness and efficiency of its users. No exception to the government that utilizes the internet to provide services and information to their communities. This study discusses about the online services provided by government to find out the extent to which the application of e-government conducted by the government at the Ministry level framework based on Deloitte & Touche. The scope of this study is the site of the Ministry and its directorate, the approach used to map the level of e-government framework that Deloitte & Touche, and other categories of e-government Government-to-Citizen (G2C) serve as the focus of this research. The method used in this study is a quantitative method. The result of this research is the implementation of e-government at the Ministry level has reached the second level, the stage of "official" two-way transactions. Ministry that has reached this stage include the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Manpower and Transmigration and the Ministry of National Education. |
