Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard
Manurung, Paulus Genhard;
Heru Susetyo, supervisor; Fitra Arsil, examiner; Mustafa Fakhri, examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalampembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demimewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalahterwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif.Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapatdisimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang UndangNo. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasiundang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitismelegislasi tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, nilai dasarPancasila, amandemen UUD Tahun 1945, dan keinginan masyarakat. Hasilpenelitian menyarankan agar keadilan substantif dapat tercapai tanpamengesampingkan keadilan prosedural serta perlu dilakukan perubahanberupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewenanganMahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. ABSTRACT This thesis discusses the political laws legislator to creates legislation about The Constitutional Court in order to realize the ideals of the Rule of Law in which one prerequisite is the establishment of an independent judiciary and responsible. The study was a normative legal studies with a descriptive design. Based on the description of research finding and the analysis, it can be concluded that the political interaction in the legislation of regulation No. 8 Tahun 2011 in that political interaction in Regulation legislation reflects the elite/oligarchic democracy. That elitism of Local Regulation legislation is surely not in accordance with the basic principle of democracy, the basic values of Pancasila, 1945 Constitution amendment, and public wish. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to the task of the constitutional court as the guardian of the constitution. |
T32530-Paulus Genhard Manurung.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T32530 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xi, 165 pages ; 28 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T32530 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20335839 |