Relevansi antara perjanjian penetapan harga dengan kartel dalam praktek persaingan usaha tidak sehat : studi terhadap putusan-putusan KPPU pada tahun 2009 hingga 2010 = Relevance between price determination agreement and cartels in the unhealthy business competition practice : the study of KPPU Decisions from 2009 to 2010 / Rizki Afriadi Wibowo
Rizki Afriadi Wibowo;
Anna Maria Tri Anggraini; Tri Hayati, examiner; Teddy A. Anggoro, examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
|
ABSTRAK Hukum Persaingan Usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti-persaingan. Kartel sangat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data kualitatif serta metode penalaran deduktif. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga termasuk bentuk kartel dan sesungguhnya Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Jadi kalau Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk. Putusan KPPU yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga dan kartel pada tahun 2009 hingga 2010 terdapat 4 (empat). Dari 4 (empat) putusan KPPU tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berserta Peraturan KPPU mengenai Pedoman Pasal 5 dan Pasal 11 menjadi sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. ABSTRACT The Business Competition Law protects competition and the healthy competition process by preventing and giving sanctions to the anti-competition acts. Cartels are very detrimental to the economy because the business doers as the cartel members will agree to do activities having impact on price control, such as the limitation of production amount which will cause allocation inefficiency. Cartels also can cause inefficiency in production when they protect inefficient factories so that they increase the costs of the production in average of a product or service in an industry. Research in this thesis refers to the theory on the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The research method used in this thesis is normative with the secondary data collection technique, the qualitative data analysis method, and the deductive reasoning method. The regulation on the prohibition of the price determination agreement in Indonesia is set forth in Article 5, while the prohibition of the cartel agreement is set forth in Article 11 of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. The price determination includes cartels, and actually Article 5 basically is also the regulation about cartels, but the cartels referred to here are the price cartels. Meanwhile, cartels governed in Article 11 are production and marketing cartels having an end goal to influence prices. Hence, if Article 5 governs directly the prohibition of price arrangement, what is governed in Article 11 is the production and marketing cartels which eventually influence the product prices. KPPU?s decisions related to the price determination agreement and cartels from 2009 to 2010 consist of 4 (four) decisions. Those 4 (four) KPPU?s decisions have different characters. Therefore, the Law Number 5 of the Year 1999 and the KPPU?s regulation on Guidelines Article 5 and Article 11 become very significant in the business competition law enforcement in Indonesia. |
 T32563-Rizki Afriadi Wibowo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T32563 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 227 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T32563 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20336066 |
