Deskripsi Lengkap

Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text (rdacontent)
Tipe Media : unmediated (rdamedia); computer (rdamedia)
Tipe Carrier : volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier)
Deskripsi Fisik : vii, 74 pages ; 28cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
 
  •  Ketersediaan
  •  File Digital: 1
  •  Ulasan
  •  Sampul
  •  Abstrak
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32587 T32587 TERSEDIA
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20336453
 Abstrak
ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan ada pihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajam sebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasar harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi Badan Hukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasar sebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimiliki Notaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasi badan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, dan apabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yang ditandatangani secara elektronis oleh Menteri.
ABSTRACT
Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the company which established before the provision of the law to adjust their company's articles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesis there is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the State Administrative Court because it cannot amend its Articles of Association because there was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware of such amendment. The main problems of this thesis are about Notary's and Ministry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to the articles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT. Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Court number 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is a normative legal research with the data used are primary data, secondary, and tertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, it could be concluded that before the amendment of the articles of the association, Notary, firstly has to check about the company's data on the Administrative System for Legal Entities, whether those datas are match with the datas that Notary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to the Ministry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case, the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application is already correspond to the requirements and the procedure of the amendment to the articles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rights will issue the consent decree of the amendment to the articles of the association which electronically signed by the Minister.