Tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuat dihadapannya : tinjauan yuridis terhadap akta jual beli yang harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya = The land deed official's responsibility of the deed made up before him : judicial review of the sale and purchase deed the price is not the true fit / Anna Purnama Sari
Anna Purnama Sari;
Arikanti Natakusumah, supervisor; Widodo Suryandono, examiner; Darwani Sidi Bakaroedin, examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
|
ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatanpendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannyaperbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan datapendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPATsangatlah penting dalam proses pendaftaraan tanah. PPAT adalah satu-satunyapejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta peralihan hak atas tanah,pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang.Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu untukmembuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atastanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerahkerjanya. PPAT juga berwenang menolak membuat akta dalam hal-hal tertentuyang ditentukan oleh Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah. Dalam fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagaipelaksana pendaftara tanah, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syaratsyaratsahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lainmencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yangada di Kantor Pertanahan. Adanya penyimpangan maupun kelalaian dalampembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT yang pembuatannya tidak sesuai denganprosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam praktekseringkali terjadi. Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum dapatdikatakan merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajibanberdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tesis ini, penulismemfokuskan pada tanggungjawab PPAT terhadap penyimpangan dankelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam membuat Akta Jual Beli Tanah.Adanya penyimpangan dan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan PPATdikenai sanksi, baik Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, maupun Sanksi Administrasi. ABSTRACT Land deed official is in charge to carry out the implementation of landregistration with the official deed as the proof of the execution of a certain legalact in relation to Land and Building Title and Strata Title Of Apartment Blocksas the objects of the land registration and its data modification which is caused bythat certain legal act. The role of the land deed official is very vital in the landregistration process. The land deed official is the only authority who?s in chargein the making of any authentic deed of all legal acts concerning the land andbuilding title transfer, the granting of a new title, and the granting of mortgage.The authority of the land deed official is specified by Article 39 of GovernmentRegulation Number 24 year 1997 about Land Registration. In its function and theresponsibility, the land deed official as the executor of land registration, the landdeed official is responsible in checking the terms and condition and the validityin relation to the legal acts, among others to match the data from the certificatesto the data in the land registry office. In the practice, the existence ofirregularities of negligence often occur in the making of the Sale and Purchasedeed is not accord to the specified regulation. According to the regulation theland deed official has the legal responsibility in the implementation of suchexistence of irregularities of negligence under the specified regulation. In thisthesis the author focuses in the land deed official responsibility on anyirregularities of negligence in their authority in the making of the Sale andPurchase Deed. Such irregularities of negligence may result the land deed officialbecome the subject to sanctions to Criminal Sanctions, Civil Sanctions andAdministrative Sanctions. |
 T33037-Anna Purnama Sari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T33037 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 71 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T33037 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20337161 |
