Keputusan amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang Pendidikan yang didalamnya menetapkan angka 20% sebagai angka minimal dalam pengalokasian anggaran pendidikan di APBN dan APBD, telah menimbulkan persepsi yang beragam di masyarakat. Dalam kesepakatannya, Pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran pendidikan nasional secara bertahap yang pada tahun 2009 akan terpenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Hal ini yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra yang berujung pada keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa UU APBN tahun 2005 dan 2006, dimana anggaran pendidikan belum mencapai angka 20%, dinyatakan tidak seseuai dengan konstitusi. Merujuk pada hasil rapat Panitia Ad-hoc I Badan Pekerja MPR RI ke ll tanggal 11 Maret 2002 s/d 27 Maret 2002 masa sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, tersirat bahwa penetapan angka 20% untuk anggaran pendidikan lebih menitik beratkan pada kompromi politis bukan berdasarkan analisis kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengimplementasikan di APBN, karena jika memenuhi angka 20% untuk pendidikan itu berarti juga harus mengurangi anggaran disektor lain.
Decision of the amendment of UUD (Constitution) 1945 Article 31 concerning Education which set a 20% as a minimum figure in the education budget allocation in the state budget (APBN) and local budget (APBD), has raised a diverse perception in the community. In the agreement, Government and House of People Representative allocated the national education budget in stages, which in 2009 will be met 20% allocation of education budget from the state and local budget. At the end, this agreement raised pro and contra which culminate in the decision of the Supreme Court which states that the Law on State Budget for 2005 and 2006, where education has not reached 20%, stated is not in line with the constitution. Referring to the meeting results of Ad-hoc Committee I of the Worker Body MPR RI to 11 dated from 11 March 2002 to 27 March 2002, the Annual session of MPR RI 2002, implied that the determination of 20% for the education budget is focussed more on a political compromise rather than financing capability analysis which is owned by the government. This is the main reason why government is difficult to implement the state budget consistently. if the government meets 20%for education budget, it also means that the government must reduce the other sector budget. |
