Tesis ini terdiri dari 188 halaman, 6 bab, 8 halaman daftar referensi, menggunakan sumber referensi dari 67 buku ( 1965-2009 ), 9 karya ilmiah { tesis dan disertasi ), 9 jurnal ilmiah, 15 peraturan dan kebijakan pemerintah, dan 20 sumber lain yang relevan. Tesis ini membahas mengenai keberadaan dinas intelijen di Direktorat Jenderal Pajak yang didirikan sejak tahun 2007 berdasarkan UU .No.6 tahun 1983 jo. UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai unit yang memberikan dukungan intelijen atas tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan atas Kebijakan, Organisasi, Aktivitas, Produk, Tujuan, dan Sistem Pengawasan dinas Intelijen Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskziptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dinas intelijen pajak sejauh ini masth berada dalam tingkatan intelijen taktis (memenuhi kebutuhan masa kini), belum sampai pada tingkatan intelijen strategis (memberikan perkiraan ke masa depan). Fungsi-fungsi intelijen belum dilakukan secara menyeluruh bahkan terdapat fungsi intelijen yang belum dilakukan oleh dinas intelijen pajak. Ha! ini terlihat dari sisi kebijakan, organisasi, aktivitas, dan produk dinas intelijen pajak yang sangat bersifat taktis. Kegiatan dinas intelijen pajak lebih menyerupai kegiatan reserse kepolisian alih-alih disebut kegiatan intelijen. Penelitian ini juga menyarankan adanya suatu reformulasi kebijakan, restrukturisasi organisasi, revitalisasi peran, peningkatan kapasitas sumber daya dan juga peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam tubuh dinas intelijen pajak agar dinas intelijen pajak dapat berperan dalam tingkatan intelijen taktis maupun intelijen strategis. Perubahan dan perbaikan ini menjadi penting agar dinas intelijen pajak dapat secara komprehensif menjalankan fungsi-fungsi intelijen yang berlaku secara universal dan memberikan dukungan penub atas tugas-tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak.
The study consists of 188 pages, 6 chapters, 8 pages of bibliography, and use sources from 67 books (1965-2009), 9 theses, 9 journals, 15 laws and government policies, and 20 other relevant sources. The concern of this study is about the existence of intelligence unit in Directorate General of Taxes (DGT) which has established since 2007 based on the mandate of Republic of Indonesia Law Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures as a unit that provides intelligence support for DGT in taxpayer compliance oversight and law enforcement in taxation. The study focuses on the policies, organization, activities, products, purposes, and oversight system in DGT’s intelligence unit. The study uses qualitative method research and descriptive design approach. The findings show that DGT’s intelligence unit still plays its role in tactical intelligence level (to provide current needs), yet in strategic intelligence level (to provide firture foresight). There are only partial use of intelligence functions, in fact there is an intelligence function that has never been used yet. Those things can be seen from the policies, organization, activities, products, and purposes of the DGT’s intelligence unit that are very tactically. DGT’s intelligence unit activities just more like police investigation unit activities instead of intelligence unit activities. This study also suggests for some policy reformulations, proposes organizational restructurization, role revitalization plans, capacity and resource improvement programs, and also cooperation and coordination schemes in DGT’s intelligence unit. Those suggestions and proposals are very important things to do in DGT’s intelligence unit so the unit can be comprehensively playing the role of intelligence unit both in tactical and strategic intelligence level just like other intelligence unit in all over the world and gives full support to the duty of DGT. |
