Unmet need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need KB merupakan salah satu indikator yang menggarnbarkan pelayanan KB dan merupakan salah satu capaian MDGs 2015. SDK! 2007 menunjukkan unmet need KB sebesar 9,1 persen, sedangkan SDKI 2002-2003 menunjukkan 8,6 persen. Di Indonesia, sejak 12 tahun terakhir unmet need KB stagnan di 9 persen sehfngga merupakan masalah lain yang perlu diatasi Peneiitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungab dengan unmet need K.B. Penelitlan ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB. Jumlah sampel untuk melihat Unmet need KB Nasional adall1h seluruh PUS usia 1549 tahun yang meniklth yang terdapat dalam SDK! 2007. Sedangksn sampel untuk studi ini tidak termasuk mereka yang contraceptive failure, desire birth <2 years, infecundlmenopausal dengan sam pel 21, 157. Penelitian ini mclihat hubungan faktor sosiodemografi (umur, tingkat pendidikan1 pekeljaan, tingkat pendidikan suami, pekerjaan suami~ jumlah anak. dan tingkat ekonomi, tempat tinggal). faktor sosiopsikologis (persetujuan suami tentang KB; diskusi dengan suami tentang KB, pengetahuan tentang metode kontrssepsi), dan faktor pelayanan (infurmasi KB dsri fusilitas kesehatan dan sumber informasi KB). Dari hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa unmet need KB eenderung meningkat pada umur dewasa tua, pendidiksn !ebih rendah, punya anak lebih dari 2, tingkat ekonomi rendah. tinggal di pedesaan, suami tidak setuju dengan KB, tidak diskusi dengan suami, tidak mendapat informasi dart fasilitas kesehaan dan ti-dak mendapat informasi KB dari surnber manapun. Saran dari studi ini adalah agar Kementerian Keseltatan Rl menyediakan pelayanan KB sesuai kebutuhan klien mulai dsri memberikan infonnasi KB kepada PUS, menyediakan alokon, pembisysan KB bagi yang tidak marnpu. Puskesmas harus mendukung ketersediaan alokon yang ada dengan sspek lain seperti bebas biaya jasa pemasangan alokon serta memperbaiki akses. BKKBN dapat mentngkatkan promosi KB lebih melibatkan suami maupun masyarakat lainnya. Peneliti lain dapat melihat dari sisi kepemitikan asuransi.
Unmet need for family planning are couples of childbearing age who do not want to have children but do not use contraceptives. Unmet need for family planning are one of the indicators that describe family planning services and is one of the achievements of MDGs. IDHS 2007 showed unmet need for family planning of 9.1 percent, while the 2002-2003 IDHS shows 8.6 percent. In Indonesia, since last 12 years unmet need for family planning stagnant at 9 percent so that is another issue that needs to be addressed. This study aims to conduct empirical tests to determine the factors associated with unmet need family planning. This study is a cross sectional study using secondary data about the factors associated with unmet need for family planning. The number of are married couples at child bearing period, aged 15-49 years who married as stared in IDHS 2007. While the sample for !his study does not include contraceptive failure, desire birth <2 years, lnfeeund lmenopausal are 21.157 samples. This study analyzes the effects of sociodemographic factors (age, educational Ievel, occupation education level of husband. husband's occupation, the number of children, and economic Jevel, residence), sosiopsycologis factor (husband approval about family planning, discussion with husband about family planning, knowledge about contraceptive methods ), and services factor (family planning information from health facilities and source of Information). From the results of bivariate analysis,. it was found that the unmet need family planning tend to increase in older adult, lower education, have more than 2 children, low economic level, living in rural area, whose husband does not agree with family planning, no discussion with the husband, not being informed of health facilities and do not receive family planning information from any source. It is suggested that Ministry of Health to serve family planning services based on clients by providing family planning information for married couple, providing contraception, budgetting for poor married couple who need family planning and to increasing the acces. NFPCB can increase family planning promotion to improve support from husband and other people. Future research can examine from insurance variable. |
