Penyakit TBC merupakan masalah kesehatan masyarakat di tingkat Nasional maupun global karena pada sebahagian negara di dunia, penyakit TBC tidak terkendali, ini disebabkan banyaknya penderita yang 1:idak berhasil disembuhkan, terutarna penderita menular (BTA Positif). Sejak tahun 1995, program penanggulangan TBC telah dilaksanakan dengan strategi DOTS (Directly Observed Treazment Shortcoise Chemotherqpy) yang direkomendasikan oleh WHO. Penanggulangan TBC dengan strategi DOTS dapat membcrikan kesembuhan yang tinggi , dan Bank Dunia menyatakan strategi DOTS merupakan strategi kesehatan yang paling cost-active. Program Penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai sudah dimulai sejak tahun 2001, pada tahun 2005 angka penemuan kasus baru mencapai 46%, angka kesembuhan 87%. Sedangkan untuk pembiayaan program bertumpu kepada Bantuan Luar Negeri yaitu GF-ATM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan program penangguiangan penyakit TBC di Kabupaten Serdang Bedagai tahmm 2006; kesenjangan antara kebutuhan biaya dan ketexsediaan dana. Desain penelitian adalah penelitian diskriptif analitik, dilaksanakan dengan mcngumpulkan data alokasi anggaranpntuk program penanggulangan TBC yang'dike1ola Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi anggaran program penanggulangan TBC di Kahupaten Serdang Bedagai tahun 2006 sebesar Rp. S71.208.208,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. l10.955.604 (19,42%), APBN sebesar Rp. l54.992.604,-(27,13%), PHP-II sebesar Rp. 47.000.000,-(8,23%) dan GF-ATM scbcsar Rp. 258.560.000,-(4S,21%). Sedang hasil perhitungan berdasarkan alctiitas, diperoleh kebutuhan dana sebesar Rp.l.01l.233.577,- terdapat kesenjangan sebesar Rp. 440.025.369,-. Para pejabat tcrkait dalam penentuan alokasi dana program penanggulangan TBC di Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kornitmen terhadap program penanggulangan TBC. Dalam membuat usulan rencana kcgiatan program penanggulangan TBC Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai agar mengacu kepada aktifitas yang dapat meningkatkan cakupan program dan melakukan advokasi kepada Pihak Pcmerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkompeten dalam pengalokasian dana tennasuk DPRD. Tuberculosis (TBC) is a public health problem nationally and globally due to uncontrolled and low recovery rate particularly if it is contagious (positive BTA). Since 1995, TBC eradication program has been implemented through Direct Observed Treatment Shortcourse (DOTS) strategy as recommended by WHO. Through this strategy, the recovery rate is relatively high and World Bank stated that DOTS is the most cost-effective health strategy. TBC eradication program in Serdang Bedagai District has been started since 2001 and in 2005 the incidence rate was 46%, recovery rate of 87%. While for timding, the program funded by foreign aid that is GF-ATM. This study aims at knowing the costing aspect of TBC eradication program in Serdang Bedagai District year 2006 as well as the gap between cost need and iiinding availability. The design of the study is analytic descriptive, conducted by collecting data on budget allocation for TBC eradication program managed by Serdaug Bedagai District Health Ofiice. The study found that the implemented budget for TBC eradication program in Serdang Bedagai District year.2006 was Rp 571, 208, 208,- and iimding from local budget (APBD) was Rp. 110, 955, 604,- (l9.42%), national budget (APBN) Rp 154, 992, 604,- (27.I3%), PHP II Rp 47, 000,000,- (8.23%) and GF-ATM Rp. 258, 560, 000,- (45.21%). Based on activity calculation, the needed cost was Rp. 1, 011, 233, 577,- and then the gap between need and funding availability was Rp. 440, 025, 369,-. Odicers related to budget and allocation planning for TBC eradication program had committment toward the program. It is suggested that in budget planning of TBC eradication program, Serdang Bedagai Health 0&ice should refer to activities that can increase program coverage and conducting advocacy to relevant and competent Serdang Bedagai District government in timding allocation including local parliament. |