Evaluasi kebijakan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah pada kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna kuning = Evaluation of luxury tax exemption on public cars
Muhtar Taufik;
Dikdik Suwardi, supervisor
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013)
|
|
Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada Kendaraan Umum yang menggunakan armada mewah. Penelitian bertujuan untuk memperbandingkan latar belakang peraturan terbaru dan peraturan sebelumnya terkait pembebasan PPnBM pada kendaraan umum tersebut. Disamping itu, penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fasilitas pembebasan PPnBM atas penyerahan kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna kuning dari segi fungsi budgetair dan regulerend pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan literatur berasal dari buku, peraturan, dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan latar belakang pemberian fasilitas pembebasan PPnBM pada kendaraan umum adalah untuk memajukan transportasi massal. Kemudian, dari segi perkembangan peraturan PPnBM, kecenderungan kebijakan pemerintah semakin membatasi kendaraan bermotor. Kemudian ditinjau dari fungsi budgetair pajak, menimbulkan potential loss PPnBM. Dari segi regulerend PPnBM, pembebasan PPnBM bagi kendaraan mewah yang awalnya digunakan sebagai kendaraan umum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM. This research evaluate the government policy about luxury tax exemption on luxury public car. The purpose of this study was to know and analyze rationale about luxury tax exemption on public cars. It analyze comparison from the recent regulation to previous regulation that regulate about luxury tax on public cars. This research analyzed about luxury tax exemption on public cars based on budgetair and regulerend tax function. This research used qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected by means of deep interview and literatures from books, rules, and other sources. The results of this research conclude that rationale of luxury tax exemption on public transportation was the goverment’s intention to enhance mass transportation. Then, on develompent of regulation on luxury tax on vehicle tend to more disincentive to private motor vehicles than previous regulation. This, is goverment's intention to reduce the externalities produced by motor vehicles. Then in a budgetair function view, this regulation can lead to a potential loss in luxury tax on vehicle. In a regulerend function view, this luxury tax exemption for luxury cars that were initially used as public transport is incompatible with the aim and objectives of taxation on luxury tax. |
 S47492-muhtar taufik.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S47492 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | xiv, 112 hlm. : il. ; 28 cm. + lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S47492 | 14-22-07370271 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20345759 |
