Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.
This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights. This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia. The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first. |
S47405-lia_gunawan.pdf :: Unduh