:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 dalam kegiatan satelit penginderaan jauh (Satellite Remote Sensing) di era globalisasi = Implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 concerning Satellite Remote Sensing activities in globalization era.

Grace Gabriella Binowo; Hikmahanto Juwana, supervisor; Hadi Rahmat Purnama, supervisor; Sidik Suraputra, examiner; Purba, Achmad Zen Umar, examiner; Adijaya Yusuf, examiner; Warouw, Adolf, examiner; Emmy Ruru, examiner; Melda Kamil Ariadno, examiner; Arie Afriansyah, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan jasa satelit penginderaan jauh untuk memecahkan kompleksitas permasalahan terkait fakta geografisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

This thesis studies the implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Principles 1986) in satellite remote sensing activities at various States, including Indonesia, through their national policies. Principles 1986 is generally regulating remote sensing activities while preserving the principles of outer space. In the globalization era, the technology is getting more sophisticated, by private entities providing services more actively. One of the main issues in its implementation is the principle of non-discriminatory access to data. Indonesia, as the biggest archipelagic country in the world, requires such remote sensing services to unravel the complexity of problems related to its geographical facts. This thesis is conducted using a juridical-normative research, by reviewing legal references, national and also international legal norms.

 File Digital: 1

Shelf
 S47295-grace_gabriella_binowo.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S47295
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 135 pages ; 28 cm. + Appendix.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S47295 14-20-031228688 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20346605