Kedudukan amil zakat dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat = The standing of zakah official amil in law number 23 year 2011 concerning Zakah management
Cynthia Idhe Harninta;
Uswatun Hasanah, supervisor; Farida Prihatini, supervisor; Lubis, Sulaikin, examiner; Wirdyaningsih, examiner; Gemala Dewi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
|
Berlakunya Undang Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan pengujian Undang Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga. Since the new Zakah Law No 23 Year 2011 took into effect some polemics in the society regarding inequality between BAZNAS and LAZ are arisen Main issues of this thesis are the background of constitutional review petition of Law Number 23 Year 2011 concerning Zakah Management against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia submission by Zakah Society Coalition KOMAZ and the standing of BAZNAS LAZ and individual zakah official amil in Law No 23 Year 2011 This thesis is written by using juridical normative method with primary and secondary data as the data source Conclusion of this thesis is that the submission of such constitutional review of Zakah Law petition is based on five matters centralization subordination discrimination marginalization and criminalization According to the government the provisions in Zakah Law are not intended to centralize subordinate discriminate and marginalize but in order to zakah management can be integrated nationally and the society is still able to participate by establishing LAZ The existing of criminal provision is intended so that zakah management is conducted by the authorized and capacitive party to guarantee legal certainty for the muzakki mustahik and amil themselves Therefore the standing of BAZNAS and LAZ in Law No 23 Year 2011 is acknowledged as zakah managers meanwhile individual amil rsquo s standing is not acknowledged since amil must be in form of a body or institution |
S47155-Cynthia Idhe Harninta.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S47155 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | x, 99 pages ; 30 cm. + Appendix. |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S47155 | 14-20-906411219 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20346959 |