:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Batas Delimitasi di Laut Timor = Maritime Boundary Delimitation in Timor Sea

William Muliawan; Melda Kamil Ariadno, supervisor; Hadi Rahmat Purnama, examiner; Arie Afriansyah, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

Fokus dari tesis ini di sini adalah Laut Timor yang merupakan daerah terbesar di mana zona maritim negara negara tetangga tumpang tindih satu sama lain yaitu Indonesia Australia dan Timor Leste Tumpang tindih yurisdiksi ini disebabkan karena prinsip yang berbeda dari batas maritim delimitasi diadopsi oleh negara negara yang berbeda Itu wajar bahwa setiap negara akan mengadopsi prinsip prinsip delimitasi batas maritim yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing masing negara yang terlibat akan gigih dan keras kepala dalam memegang posisi masing masing dan kesepakatan bersama belum pernah tercapai meskipun adanya negosiasi dan perdebatan yang luas diantara para pihak
Melalui tesis ini kita akan pergi melalui pengembangan negosiasi dan kesepakatan yang berkaitan dengan masalah ini yang mengakibatkan beberapa perumusan perjanjian bilateral Selanjutnya tesis ini akan mengeksplorasi pembentukan Zona Pengembangan Bersama Joint Development Zone sebagai tindakan sementara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia dari wilayah sengketa Ini akan membuat semua klaim atas batas delimitasi maritim ditahan sementara negara negara tetangga akan bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya tersebut Tesis ini akan menunjukkan apakah skema tersebut memang akan menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi pihak yang terlibat Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan solusi optimal untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung pada klaim batas maritim untuk selamanya.

The focus of this thesis here is the Timor Sea, which represent the largest area where the maritime zones of neighboring countries overlapping each other, namely Indonesia, Australia and Timor Leste. This overlapping of jurisdiction is caused due to different principles of maritime boundaries delimitation adopted by different countries. It is natural that each country will adopt principles of maritime boundaries delimitation that will best suit their needs, each countries involved are persistent and stubborn in holding their respective positions and mutual agreement has never been reached albeit such extensive and contentious negotiations among the parties.
Through this thesis, we will go through the development of negotiations and agreements relating to this issue that resulted in the formulation of multiple bilateral treaties. Furthermore, this thesis is going to explore the establishment of Joint Development Zone (JDZ) as temporary provisional measures to exploit available natural resources from the disputed area. This will put all maritime boundary delimitation claims on hold while neighboring countries will cooperate to utilize such resources. This thesis will show whether such scheme will indeed be beneficial or less beneficial for the parties involved. The purpose of this thesis is to find the optimal solution to settle this ongoing dispute on maritime boundary delimitation claims once and for all.

 File Digital: 1

Shelf
 S46886-William Muliawan.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S46886
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Bahasa : eng
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Deskripsi Fisik : xiii, 97 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S46886 14-23-85910097 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20347216