Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu wilayah lumbung padi di Jawa Barat. Selain sebagai lumbung padi, Kabupaten Bekasi juga dikenal sebagai salah satu sentra industri. Namun, pesatnya industri di wilayah tersebut menyebabkan adanya perubahan penggunaan lahan basah untuk kepentingan industri dan permukiman. Perubahan lahan basah menjadi lahan terbangun mempengaruhi posisi Kabupaten Bekasi sebagai wilayah lumbung padi. Konversi lahan basah dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu politik, sawah, dan demografi. Aspek politik terkait dengan kebijakan yaitu RTRW, aspek sawah terkait luas sawah, dan aspek demografi terkait jumlah penduduk. Untuk mengetahui swasembada beras di Kabupaten Bekasi, dilakukan perhitungan produksi beras dengan kebutuhan beras yang diperoleh dari data luas sawah dan jumlah penduduk. Dengan menganalisis luas sawah, produksi beras, dan kebutuhan beras, maka dihasilkan perubahan lahan basah tidak mempengaruhi posisi Kabupaten Bekasi sebagai wilayah lumbung padi. Tercatat ada 13 kecamatan yang pada tahun 2002 dan 2011 mengalami surplus beras yaitu Kecamatan Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong. Tercatat ada 5 kecamatan yang pada tahun 2002 dan tahun 2011 mengalami defisit beras yaitu Kecamatan Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Tambun Selatan. Tercatat ada 4 kecamatan yang mana pada tahun 2002 mengalami surplus beras namun defisit beras pada tahun 2011 yaitu Kecamatan, Setu, Cibitung, Tambun Utara, dan Babelan.
Bekasi Regency is one of the granary areas in West Java. Also, Bekasi Regency known as one of the industrial centers. However, the rapid industry in the region led to a change in the use of wetlands for the benefit of industry and settlement. Changes in wetlands to land up influencing Bekasi Regency position as a granary areas. Conversion of wetlands affected by the 3 aspects of politics, rice, and demographics. Political aspects related to the spatial policy, aspects related to paddy rice area, and aspects related to population demographics. To find rice selfsufficiency in Bekasi Regency, calculation rice production to the needs of the data obtained from the rice area and population. By analyzing the rice area, rice production, and rice needs, hence resulting wetland changes do not affect the position of the Bekasi Regency as area granary. Noted there are 13 districts in 2002 and 2011 had a surplus of rice that is District Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, and Muaragembong. Noted there are 5 districts in 2002 and in 2011 had a deficit of rice namely Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, and Tambun Selatan. Noted there are four districts which in 2002 had a surplus of rice but the rice deficit in 2011 the District Setu, Cibitung, Tambun Utara, and Babelan. |
S53451-Reno Aldiano.pdf :: Unduh