Kebijakan politik pertahanan udara Indonesia : studi kasus penyerahan kontrol wilayah udara Indonesia kepada Singapura = The policy of air space defence politics of Indonesia : case study the deliver of the Indonesian air space control to Singapore / Andi Muh. Darlis
Andi Muh. Darlis;
Nurul Fitriya, examiner; Kamarudin, examiner; Edy Prasetyono, examiner; Syaiful Bahri, examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
ABSTRAK Pelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakanaspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwakualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesiayang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untukditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannyatelah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupunpelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natunayang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasimaritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada AirTraffic Control (ATC) Singapura.Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politikdari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teorikebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metodepengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahIndonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentinganpertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanannasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnyakebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaganegara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskankebijakan strategis.Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salahsatu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegaskedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. TesisHuntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruhotoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holstimengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusandidominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi parapembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalampembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunnseperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, ImplementasiKebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negaraIndonesia. ABSTRACT The violation of the Indonesian air space and the control to Singapore isthe crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficientof Indonesian government attention to the air space is showing the quality of statepolicy to airspace tends to less significant. The air space, which has beencontrolling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building theIndonesian sovereignty.The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impactedto Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcementin Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both IndonesianNavy and Air Force that have implemented maritime and air space operations asthe control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).The theoretical base of this research applies the politic development ofSamuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and thetheory of public policy by William Dunn. This research is implemented aqualitative method and used descriptive analysis research type with interviewingand documents study in gaining the data collection.The findings from this research have shown that the policy of Indonesiangovernment dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with theneed of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as theagent of the main duty in defending the national air space is not the insider partyin determining state policies of FIR. The decision making was merely determinedin a state institution without involving related institutions that have competence indesigning strategic policy.Theory implication is showing that Huntington theory revealed that oneelement in politic development acquires a firm state and country externalsovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requiresfirmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, thedecision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holstistrongly emphasized to the importance of orientation observation of the decisionand policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implementedin policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policysuch as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policyimplementation, and Policy evaluation are not implemented as references inpolicy taking in Indonesia. |
T-Pdf Andi Muh Darlis.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | T33632 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xiii, 203 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T33632 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348603 |