Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana : studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor : 657K/PID/2011 atas nama terdakwa Dr. Rudy Sutadi tanggal 31 mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung nomor : 183K/PID/2010 atas nama terdakwa Fifi Tanang tanggal 20 Mei 2010 = Defamation by press for a crime : case study of the decision of the Supreme Court number : 657K/PID/2011 on behalf of defendant Dr. Rudy Sutadi and the decision of the Supreme Court number : 183K/PID/2010 on behalf of the defendant Fifi Tanang / Muhammad Jufri
Muhammad Jufri;
Eva Achjani Zulfa, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Surastini Fitriasih, examiner
([Publisher not identified]
, 2013)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran namabaik dapat dikategorikan masuk dalam delik pers dan batasan-batasan suatuperbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalam delik KUHP,faktor-faktor yang menjadi pembeda suatu perbuatan pencemaran nama baikdikategorikan masuk dalam delik pers atau dikategorikan masuk dalam delikKUHP serta penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung RI mengukur suatuperistiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana. Penelitianyang dilakukan sifatnya yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan sumber datasekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, denganpendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual(conceptual approach), serta metode penelitian kepustakaan dan penelitianempiris. Mengenai data yang diperoleh, yaitu data dari Mahkamah Agung RIdianalisa dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa batasan-batasan suatu perbuatan pencemaran nama baik dapatdikategorikan masuk dalam delik pers diantaranya melanggar beberapa pasaltentang pencemaran nama baik dalam KUHP dan informasi yang diketahui umummerupakan pernyataan pikiran atau perasaan pelaku sehingga bertentangandengan peran dan fungsi pers serta kode etik jurnalistik, sedangkan batasanbatasansuatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk dalamdelik KUHP diantaranya perbuatan melanggar pasal tentang pencemaran namabaik dalam KUHP, informasi yang diketahui umum merupakan pernyataanpikiran atau perasaan pelaku namun tidak berkaitan dengan peran dan fungsi persserta kode etik jurnalistik. Salah satu faktor yang menjadi pembeda suatuperbuatan pencemaran nama baik dikategorikan masuk dalam delik pers ataudikategorikan masuk dalam delik KUHP adalah terletak pada metodepenyelesaian setelah terjadinya perbuatan. Sedangkan Mahkamah Agung RImengukur suatu peristiwa pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindakpidana dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentangMeminta Keterangan Saksi Ahli. ABSTRACT This thesis is discuss about the limitations of a defamation action which can becategorized into the press offenses and the limits of a defamation action can becategorized into KUHP offenses, the factors that made the difference a defamationaction categorized into the press offenses or KUHP offenses as well as lawenforcement in this case the Supreme Court measure a defamation event by thepress as a criminal offense. This thesis is conducted by normative juridis whichbased on secondary data source that is including primary legal materials,secondary, and tertiary, with the approach of legislation (statute approach) and theconceptual approach, as well as the method of literature research and empiricalresearch. Regarding the data which acquired from the Supreme Court analyzedand presented in descriptive qualitative. The results shows that the limitations of adefamation action can be categorized into the press offenses such as violatingseveral articles about defamation in the KUHP and the information known bypublic is constitute state of mind or feelings is so contrary to the role of theoffender and the function of the press and journalistic ethics , while the limits of adefamation action can be categorized into KUHP offenses of which actionsviolated article about defamation in the, KUHP commonly known information bypublic is a state of mind or feelings of the offender, but not related to the role andfunction of the press as well as the code of ethics journalism. One factor that madethe difference a defamation action categorized into the press offenses or KUHPoffenses is located on the method of completion after the act. While the SupremeCourt measure an event defamation by the press as a crime by issuing CircularNo. 13 year 2008 regarding Request The Expert Witness Testimony. |
 T-Pdf Muhammad Jufri.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T33737 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 127 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T33737 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348605 |
