ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap hak atas pangan di Indonesiaditinjau dari instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasionalperidoe 1996-2013. Hal ini karena hak atas pangan merupakan bagian dari hakasasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Penelitian inimerupakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindunganhak atas pangan ditinjau dari instrumen hukum nasional dan hukum internasionaldiwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasikonvensi hukum internasional. Konsekuensinya negara mempunyai kewajibandan tanggung jawab yang dapat dilihat dari aspek teori dan aspek yuridis. Dariaspek teori, kewajiban negara meliputi: penghormatan, pemenuhan, danperlindungan. Sedangkan dari aspek yuridis, kewajiban negara meliputi:penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan.Implementasi perlindungan terhadap hak atas pangan sampai saat ini masih belumsesuai karena masih banyak permasalahan dan pelanggaran terhadap hak ataspangan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah melaksanakan kewajiban dantanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pangan secara konsisten. Haltersebut dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pemenuhanhak atas pangan bagi setiap warga negara sehingga dapat mewujudkan ketahananpangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.
ABSTRACT
This thesis discusses the protection of the right to food in Indonesia in terms ofnational legal instruments and international legal instruments in period 1996-2013. Considering the right to food is a part of human rights must be guaranteedand protected by the state. It is a normative juridical research. The results showedthat the right to food’s protection in terms of national legal instruments andinternational legal instrument realized by various of law and ratification ofinternational convention. As a consequence, the state has a duty and responsibilitywhich can be viewed from theoretical and juridical aspects. From the theoreticalaspect, state’s obligation include: respect, fulfillment, and protection. While thelegal aspect, the state's obligation include: respect, fulfillment, protection,enforcement, and promotion. The implementation of the right to food’s protectionstill not appropriate, because there are still many problems and violations of theright to food. Therefore, the government is expected to carry out its obligationsand responsibilities of the right to food as consistently. It can be implementatedthrough variety of programs that support the fulfillment of the right to food for allcitizens to realize the food security, food self-sufficiency and food sovereignty. |
T35987-Wyka Ari Cahyanti.pdf :: Unduh