Deskripsi Lengkap

Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai hubungan pelaksanaan hukuman pidana berupa kurungan badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dengan tuntutan ganti rugi sebagai pemulihan keuangan negara dari kerugian negara dalam kerangka hukum administrasi negara, pimpinan instansi segera memproses tuntutan ganti rugi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil (bendahara) yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan keuangan negara, penyusunan database kasus kerugian negara oleh setiap instansi yang dipantau perkembangan penyelesaian kerugian negara tersebut secara berkelanjutan, dan penuntutan/penagihan ganti rugi kepada penanggung jawab kerugian negara dengan lebih optimal.

---

This thesis overviews the effort to recover state loss due to corruption, particularly those who are committed by civil servants (treasurer) based on the administrative law concept. This researchis a description of empirical legal study. The results suggest that spesific and systematic regulation should be imposed immediately in accordance to accommodate both of the incarceration penalties as a substitution of compensation penalties which is part of state recovery in administrative law and all perspective of law, head of the state?s institutions should immediately recover the indemnity based on administrative law?s legislation which are related to civil servant (treasurer) who committed an unlawful act, despite the treasurer is or has been incarcerated as a substitution of compensation, the establishment of database related to state loss by every public institution that monitor the development of the country's settlement losses on an ongoing basis, and prosecution / claim back compensation towards those who are responsible for state loss.