Kebijakan pemberitahuan dan penghapusan (notice and takedown) sebagai sebuah kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan pengumuman dan perbanyakan ciptaan yang melanggar hak cipta di internet = Notice and takedown policy as a legal obligation to prevent unlawful publication and dissemination of copyrighted works on internet / Badiah Sutianty
Badiah Sutianty;
Edmon Makarim, supervisor
(Universitas Indonesia, 2013)
|
|
ABSTRAK Amanat Article 7 TRIPs bahwa perlindungan dan penegakan hak-hak kekayaan intelektual hams berperan dalam mempromosikan inovasi, transfer dan penyebaran teknologi yang sating menguntungkan baik bagi produser maupun pengguna teknologi serta bersifat kondusif bagi kesejahteraan sosial, ek_onomi, rnaupun kesetaraan hak dan kewajiban, telah diadopsi dalam pasal-pasal WCT, WPPT dan Beijing Treaty untuk menyediakan adequate legal protection and effective legal remedies. Amerika Serikat telah mewujudkan amanat tersebut dengan merumuskan mekanisme notice and takedown dalam Digital Millenium Copyright Act (DMCA 1998). Mekanisme tersebut telah diadopsi oleh mayoritas PIT dalam menyelenggarakan situs-situsnya, termasuk oleh heherapa Rif di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki mekanisme perlindungan hak cipta di media internet dalam ULTHC. Karenanya pemerintah Indonesia telah merumuskan RUU HC yang diantaranya memasukkan upaya perlindungan hak cipta di media internet. Studi ini mencoba menjelaskan perbedaan kebijakan perlindungan hak cipta dalam media internet antara kebijakan notice and takedown dalam DMCA dengan pengaturan datam RUU HC. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah atas mekanisme pemberitahuan dan penghapusan dalam pembahasan RUU HC. ABSTRACT Article 7 TRIPS mandated that the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation, to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge, and in a manner conducive to social and economic welfare, and to balance of rights and obligations, has been adopted in articles of WCT, WPPT and the Beijing Treaty to provide adequate legal protection and effective legal remedies. The United States has been implementing the mandate through Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 1998 which establishes a mechanism for notice and takedown policy. This mechanism has been adopted by a large majority of ISPs globally for their websites, including by some ISPs in Indonesia. To date, adoption of notice and takedown policy has not been a mandatory requirement in Indonesia since it does not have a copyright protection mechanism related to Internet media in its Copyright Act (UUHC). Hence the Indonesian Government has formulated the newly proposed Copyright Act which include copyright protection in the internet media_ This study attempts to explain the differences between copyright protection policies in the DMCA notice and takedown policy with the newly proposed Indonesian Copyright Act The findings herein are expected to be considered by the Indonesian Government in its consideration of notice and removal mechanism in the proposed Copyright Act. |
 T35430-Badiah Sutiantyy.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T35430 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 84 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T35430 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348957 |
