Full Description

ABSTRAK
Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pidana ganti kerugian telah difungsikan sebagai syarat khusus dalam praktek pengadilan selama ini, dan bagaimana semangat Restorative Justice diwujudkan dalam kebijakan formulasi pidana ganti kerugian bagi korban sebagai syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, diperoleh gambaran bahwa secara yuridis, Indonesia telah merumuskan adanya lembaga pidana bersyarat dalam induk hukum pidananya (KUHP) dan pidana ganti kerugian (KUHAP). Namun penerapan pidana ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat selama ini kurang difungsikan. Adanya berbagai kendala di lapangan dianggap sebagai hambatan dalam penerapan pidana bersyarat tersebut. Kendala tersebut baik berada pada pembinaan, kendala yuridis dan perundang-undangan, kendala teknis dan administrasi, maupun kendala sarana dan prasarana. Terdapat tiga model perumusan formulasi pidana bersyarat yaitu sistem continental dan sistem common law. Pada sistem continental, pidana tetap dijatuhkan, hanya saja pelaksanaannya ditiadakan dengan syarat-syarat tertentu. Sedang pada common law system terdakwa hanya dinyatakan bersalah sedangkan pidananya ditunda. Adapun KUHP menganut system campuran dengan sistem continental lebih dominan sebagai model ketiga. Restorative Justice sendiri muncul sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dan tindakan kepada para pelakunya perlu diusahakan berbagai cara agar tercapai tujuan pemidanaan seperti mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memuIihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, ternyata telah mengilhami para hakim dalam mengambil putusan pidana ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam putusan pidana bersyarat. Maka dengan dirumuskanlah Konsep KUHP sebagai salah satu usaha penal reform (legal reform) mampu merumuskan pidana bersyarat dan pidana ganti kerugian sebagai salah satu alternative pemidanaan dengan semangat Restorative Justice.

---

ABSTRACT
Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all society that is not contronted with the problem of criminality. It is form changes : the act thus caracterize are not the same every where : but every where and always, there have been men who have behaved in such a way as to draw upon then selves penal repression. (Emile Durkneim, 1971 : 6) This research aim to know how far suspended sentence using approach of normative obtained that by rule Indonesia have formulated the existence of conditional sentence in the criminal law mains (KUHP), but in practice less is functioned. As for KUHP embrace mixture system with system of continental more dominant. As effort to overcome badness and act to the perpetrator need various means is performed by effort to target of centencing like prevention of crime, finishing conflict, curing balance, delivering to feel peace in society, and free to feel guilty at punished. To support that thing is, hence formulated by concept of KUHP as one of the effort penal reform. Conception KUHP formulate various alternative sanction having the character to avoid of short term sentence for example social servis order and probation as substitution of custodial sentence. This thesis discusses the issue of criminal sentencing in personal reparation to the victim as the special condition in probation sentencing in Indonesia. The research which is judicial normative in nature and utilizes data gathering methods of literature review including primary legal material, secondary legal material, secondary legal material, tertiary legal material, as well as empirical research through in depth interviews with competent sources. Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities. Meanwhile, the basic used by the judge at Tangerang District Court, Koto Baru District Court in awarding sentence with probation in special condition of restitution is primarily for creating a sense of justice for both the convict and the victims alike. Where the judges are ready making the sentencing base on Restorative Justice as how they treat the victims to have a restitution for what they have lost because of what criminal do to them.