:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Eeksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1429 K/PDT/ 2011 = Execution of security on land as a credit warranty analysis of the Supreme Court of the Republic Indonesia number 1429 K/PDT/2011 / Chadijah Rizki Lestari

Chadijah Rizki Lestari; Arie Sukanti Sumantri, supervisor (Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

ABSTRAK
Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat, salah satu cirinya adalah mudah
dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur cidera
janji, pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari
hasil penjualan tersebut. Penjualan ini disebut dengan parate executie. Namun, di dalam
prakteknya, pelaksanaan parate executie ternyata tidak dapat berjalan dengan semestinya
sebagaimana yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429
K/Pdt/2011. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penulisan ini adalah
bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1429 K/Pdt/2011? Dan
hambatan-hambatan apa sajakah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan parate executie Hak
Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk memberikan perlindungan hukum bagi
kepentingan kreditur? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan
yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang bersifat ekspanataris.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal kredit macet atau wanprestasi, kreditur
berhak menjual obyek hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.
Namun, terdapat beberapa hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan lelang umum
tersebut, yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur kepada pengadilan negeri
sehingga menghambat pelaksanaan lelang dan sulitnya mencari pembeli lelang. Terhadap hal
tersebut, penulis menyarankan agar kreditur hendaknya lebih gencar melakukan
pengumuman melalui berbagai media, baik media massa maupun media elsktronik sehingga
diperoleh calon pembeli lelang. Selanjutnya dalam rangka penyaluran kredit, kreditur
hendaknya menerapkan prinsip 5-C (capacity, character, capital, collateral, dan condition of
economy) sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

ABSTRACT
Security on land is a powerful security agency, one of the it's character is easy and
definitely in execution. Under the provisions of Article 6 of Law No. 4 of 1996
Regarding Security On Land determines that if the debtor don't do like the contact
said, the holders of security on land have the right to sell the object of security on
land on its own power through a public auction and taking payment of its receivable
from the sale proceeds. This sale is called parate executie. However, in practice, the
implementation parate executie was not able to walk properly, as happened in the
Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1429 K/Pdt/2011. The principal
issues raised in this paper is how the form of the settlement of bad loans with security
on land based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.
1429 K/Pdt/2011? And what are the obstacles will be faced in implementation parate
executie as loan collateral to provide legal protection for the benefit of creditors? This
research is a law with normative juridical approach, using primary and secondary
legal materials that are explained. The survey results revealed that in terms of bad
debts or defaults, the lender has the right to sell the rights object Dependant on its
own power through a public auction. However, there are some obstacles that can be
encountered in the implementation of the public auction, namely the claim made by
the debtor to the district court so that hinder the implementation of the auction and
the difficulty of finding buyers auction. Against this, the authors suggested that
lenders should be more incentive to do the announcement through a variety of media,
both mass media and the media in order to obtain prospective buyers. Furthermore, in
order to lending, creditors should analize carefully by the principle of 5-C (capacity,
character, capital, collateral, and condition of economy) so as to minimize the
occurrence of bad debts.

 File Digital: 1

Shelf
 T35241-Chadijah Rizki Lestari.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T35241
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 90 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T35241 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20349233