Implementasi peraturan fasilitas perpajakan kawasan berikat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Implementation of tax facility rules in bonded zone under Direktorate Generale Customs and Excise
Sihite, Togap Maruasas;
Tjip Ismail, supervisor
([Publisher not identified]
, 2013)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ekspor hasil olahan barang impor tersebut serta tidak dipungut PPN lokal pada saat subkontrak untuk tujuan pengolahan. Sedangkan fasilitas pelayanan adalah atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik adanya petugas khusus mengawasi dan melayani di perusahaan Kawasan Berikat dan prosedur yang sederhana dan cepat. Fasilitas ini mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap keadaan industri dalam negeri yang tidak mendapat fasilitas. Dampak utama adalah timbulnya perbedaan kemampuan dalam merebut marketshare untuk industri sejenis. Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi jurisdiksi Kawasan Berikat untuk pertimbangan rasa keadilan antara perusahaan dengan fasilitas Kawasan Berikat dan perusahaan tanpa fasilitas Kawasan Berikat serta memberikan kepastian hukum kepada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. ABSTRACT This thesis discusses justice and certainty before the regulations of Bonded Zone. Existence of Bonded Zone Facility Scheme in the form of tax and service facility under Direktorate Generale Customs and Excise in sets of rules is incenstives for investor for starting a bussines in Indonesia. This Facility is a kinds of reluctanse in the scheme of tariff barriers in order to protect domestic industry. Main profitable of tax facility is obtained deferred payment of Import Duty and Tax in Import (Value Added Tax (PPN), Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM), and/or Income Tax (PPh) of Article 22 Import) until export and not imposed local VAT when executing subcontract for processing activities. In other hand service facility is with out physical check beside the installment of customs officer to serve and inspect in Bonded Zone area and simple customs procedure. This facility incurs higher competition escalation toward local company without facility. Main impact is boosting The difference of ability to seize marketshare for industry. This thesis aims to evaluate Bonded Zone jurisdiction for sense of justice between company with facility and company with out facility as well as provide legal certainty to the companies. |
 T35339-Togap Maruasas Sihite.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T35339 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xv, 148 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T35339 | T35339 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20349332 |
