Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan dalam memfasilitasi organisasi kepemudaan dengan menyediakan fasilitas, anggaran, program, bantuan teknis serta konsultatif sehingga lembaga tersebut bisa mencapai kemandirian. Melalui Undang-undang tentang Kepemudaan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga berusaha untuk menjalankan fungsi pembinaan, fasilitasi, dan penataan organisasi kepemudaan.Penelitian ini memiliki fokus utama pada bagaimana organisasi kepemudaan memberikan respon terhadap berlakunya undang-undang kepemudaan, upayanya melakukan judicial review dan upaya lainnya serta alasan organisasi kepemudaan memberikan respon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana dalam meneliti kondisi suatu objek kajian ilmiah, peneliti berperan sebagai instrumen (alat ukur) kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), serta analisis data yang bersifat induktif. Dengan demikian analisa hasil penelitian adalah bentuk data verbal (kata, kalimat, skema, gambar) dan data-data tersebut merupakan pengukuran nilai mandiri tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Informasi dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Kepemudaan yang segera diberlakukan tidak membuat organisasi kepemudaan melakukan penyesuaian secara responsif untuk menata organisasinya. Organisasi kepemudaan cenderung bersifat konservatif dan status quo menghadapi peraturan yang baru. Upaya untuk mengajukan judicial review masih belum dilakukan hanya masih sebatas isu. Upaya lain yang ditempuh oleh organisasi kepemudaan yaitu dengan melakukan kompromi terkait batasan usia pemuda. Organisasi kepemudaan merespon undang-undang kepemudaan karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang.
The Government through the Ministry of Youth and Sports was instrumental in facilitating youth organizations by providing facilities, budget, program, technical and consultative assistance to institutions to achieve independence. Through the law on the government led by the Ministry of Youth and Sports attempted to perform the function of coaching, facilitation, and youth organizational management. This research has a main focus on how youth organizations to respond to the enactment of legislation youth, efforts to conduct a judicial review and other efforts and the reasons for youth organizations to respond. The method used in this study is a qualitative research method, which examines the condition of an object in a scientific study, researchers act as instruments (gauges) key. Data was collected by triangulation (combined), as well as data analysis is inductive. Thus the analysis of the research is a form of verbal data (words, sentences, schematics, drawings) and these data are self-measurement value without making a comparison or connection between one variable with another variable. Information and data obtained and analyzed using content analysis approach. The results showed that the laws that take effect immediately led youth organizations do not make responsive adjustments to restructure its organization. Youth organizations tend to be conservative and status quo face new regulations. Efforts to apply for judicial review was not done just yet limited issue. Other efforts taken by the youth organization that is a compromise associated with the age limit of youth responded. Youth organizations respond to youth laws because of the lack of public participation in the law making process. |
T-Bambang Gunawan.pdf :: Unduh