Seiring dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah dari waktu-waktu mengalami peningkatan yang signifikan jumlahnya. Di antara pengeluaran pemerintah, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang wujud utamanya adalah pengadaan barang dan jasa merupakan komponen utama yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam pengeluaran pemerintah. Informasi hasil audit oleh auditor dan penanganan kasus oleh lembaga penegak hukum menunjukan kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak menjadi temuan audit atau menjadi kasus hukum. Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggantikan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan e-procurement yang memiliki tujuan meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan transparansi, meningkatkan informasi yang real time, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan proses monitoring dan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana pencapaian tujuan e-procurement tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi pengelola dan penyedia pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala likert yang menunjukan bahwa penerapan e-procurement di Kabupaten Pandeglang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time.
In line with the spirit of maintaining and enhancing economic growth, the central and local government spending of these times is a significant increase in value. Between government spending, expenditure for goods and services as well as its major capital expenditure inherent handled procurement of goods and services is a key component of the work performed by each unit in order to support the achievement of program objectives and activities of the government. Therefore, procurement of governmental goods and services has an important role in government spending. Information from results of the audit by the auditor and from the case by law enforcement agencies indicate that there are many audit findings or case law from procurement activity of govermental goods and services. Government of Indonesia through the Presidential Decree # 54 of 2010 on the procurement of goods and services that the government replace Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for procurement of goods and services, the government issued an e-procurement implementation policies which have the purpose of increasing efficiency, improving market access and fair competition, increase transparency, enhance real-time information, increase accountability, and improve the monitoring and audit process. This research aims to evaluate the extent of achievement of the purpose of e-procurement. Evaluation is done by investigating the perceptions of managers and providers of procurement of goods / services in Kabupaten Pandeglang. This study uses quantitative descriptive approach through questionnaires spread, interviews, direct observation and study of literature. Results of this research is seen from the level of agree, and the Likert mode and shows that the implementation of e-procurement in Pandeglang able to improve transparency, accountability, and market access of fair competition, the efficiency of the procurement process, monitoring and auditing, and access to the real time information. |
T36091-Ika Gunawan.pdf :: Unduh