Implikasi perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai atas jasa angkutan umum di air terhadap Compliance Cost PT. XYZ = Implication of value added tax policy changes on Sea Public Transportation Services to Compliance Cost in PT. XYZ
Silalahi, Caroline;
Haula Rosdiana, 1971-, supervisor; Titi Muswati Putranti, examiner; Achmad Lutfi, examiner
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)
|
|
Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya - biaya yang harus dikeluarkan oeh wajib pajak. Idealnya, biaya - biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak serta sistem pemungutan pajak. Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak.Penelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan dengan menggunakan Angkutan Laut di Indonesia dan implikasinya pada perusahaan pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan compliance cost pada PT. XYZ sebagai pengaruh dari kebijakan setelah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan faktor ? faktor yang ada di lapangan agar tepat sasaran dan benar - benar bermanfaat bagi industri pelayaran maupun ketika dilihat dari aspek penerimaan negara. One of the factors that determine the level of tax compliance in order to make the fulfillment of tax obligations is the total cost to be incurred by the taxpayer. Ideally, the costs incurred by the taxpayer shall not burden the taxpayer and don?t inhibit the taxpayer in doing his tax obligation fulfillment. Tax compliance cost incurred as a result of the complexity of tax regulation, procedures and the tax collection system. One of the goal of the tax reform is to increase the efficiency of tax administration.This research discusses the policy of Value Added Tax on transportation services using sea transportation in Indonesia and its implication on shipping companies. This is a descriptive research using quantitative approach. The result shows that there is an increase in the cost of tax compliance as an impact of the implementation of PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Furthermore, this research suggests that the policy making should consider several aspects in the area of work and the policy will be right on target and useful for the shipping industry and also from the aspect of state revenues. |
|
|
| No. Panggil : | S45658 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | v, 116 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S45658 | 14-22-00566784 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20352949 |
