:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road di Kecamatan Babakan Madang : studi evaluasi pada pengadaan tanah Kabupaten Bogor : periode 2005–2009 = Evaluation of land for development procurement policy Bogor Outer Ring Road Toll road in the district Babakan Madang : studies on the evaluation of the land acquisition committee Bogor regency period from 2005 to 2009

Claudy; Afiati Indri Wardani, supervisor (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dipakai sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pelaksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus penelitian antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan Perpres No.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah ini.

Human need for land is increasingly rising while the amount of land remain undeveloped. Development is undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree 65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower than the period of 2005 -2009. The method used by the researchers is a type of qualitative research with a qualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006 has been
ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards in the field and on the this land acquisition policy implementation.

 File Digital: 1

Shelf
 S45470-Claudy.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S45470
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : ix, 107 hlm. ; il. : 28 cm. + lamp
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S45470 14-24-91796005 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20353517