Full Description

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis sejauh mana Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam menyusun Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akuntansi Pendapatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.23 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian pendapatan tetapi hanya sebatas definisi pendapatan saja menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Selain itu, perlakuan akuntansi pendapatan dari hasil Pemanfaatan Kas Setoran Awal berupa imbal hasil sukuk dan bunga deposito tidak dapat ditangguhkan karena telah memenuhi semua unsur pendapatan yang berlaku umum untuk sektor publik (IPSAS 9). Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Pendapatan agar sesuai dengan konteks perundang-undangan yang ada. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk Badan Layanan Umum dalam Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji agar sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Disamping itu juga disarankan pentingnya dilakukan sosialisasi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum serta perlunya dilakukan review oleh aparat pengawasan internal untuk memberikan keyakinan, akurasi, keandalan, serta keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the how far is the Ministry of Religious Affairs in particulary Directorate General of Hajj and Umrah Service ( Ditjen PHU ) implemented The Goverment Accounting Standards and Regulations in preparing the financial statements of Hajj Operation . This study is a qualitative research . The study concluded that the Revenue Accounting contained in the Regulation (Peraturan Menteri Agama No.23/2011) does not explain about the recognition, measurement, disclosure and presentation of the income but only to the extent the definition of income by Government Accounting Standards (Peraturan Pemerintah No.71/2010). In addition, the accounting treatment of revenue from the Initial Deposit Cash Optimization in the form of sukuk yields and deposit rates can not be suspended because it has met all applicable elements of the general revenue for the public sector (IPSAS 9). The results concluded that the accounting treatment of revenue management on Initial Deposit Cash can not be suspended because it has met all of the elements of income that are common to the public sector ( IPSAS 9 ) . The results suggest that the Government should create the Government Accounting Standards , Accounting for Revenue, to fit the context of the existing legislation . The government is also advised to establish the Public Service Board in the field of Hajj Operation in accordance with the regulation on State Finance (Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003) . Besides, it also suggested the importance of the socialization of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards and the need to be reviewed by officials of internal controls to provide assurance , accuracy , reliability , and validity of the information presented in the Financial Statements .